SAMPIT, radarsampit.com – Penempatan pejabat dalam pemerintahan Halikinnor-Irawati (Harati) jadi pertaruhan politik untuk kembali berlaga dalam pilkada tahun depan. Mutasi jabatan juga menentukan sukses tidaknya realisasi janji politik. Kesalahan penempatan akan jadi beban pemerintahan yang bisa menghambat langkah Harati dalam pesta demokrasi.
Pemerhati kebijakan publik dan praktisi hukum di Kotim Bambang Nugroho mengatakan, Bupati Kotim Halikinnor harus mampu menempatkan pejabat yang tepat di bidangnya. Apalagi saat ini memasuki tahun politik. Harati memiliki beban politik memenuhi janji politiknya.
”Apabila kepala SOPD yang ditempatkan tidak memahami dan menguasai job desk-nya, maka ini akan jadi ancaman untuk capaian di akhir jabatan pemerintahan Harati,” ujarnya, Minggu (19/2).
Bambang melanjutkan, apabila pasangan Harati ingin kembali maju dalam pesta demokrasi tahun depan, wajib hukumnya menuntaskan janji politik periode pertama. Hal itu penting agar tidak ada beban politik dan rakyat akan kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan pada pasangan tersebut apabila keduanya tak pecah kongsi.
Menurut Bambang, sebagus apa pun program kepala daerah, jika anak buah dan jajarannya tidak mampu menerjemahkan akan sia-sia. Pasalnya, ujung tombak eksekusi program ada di kepala dinas dan kepala bidang, perlu orang yang tepat di bidangnya.
”Paling penting adalah tempatkan orang-orang profesional di bidangnya, sehingga akan melahirkan pemerintahan yang profesional,” ujarnya.
Bambang memperkirakan ada sejumlah pejabat eselon II dan III yang akan terlempar dari gerbong pemerintahan. Sebab, dalam kinerja pemerintahan setahun belakangan, ada SOPD yang kerap jadi sorotan. Mulai dari rendahnya serapan anggaran hingga memicu polemik publik.
”Tapi kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya, karena itu otoritas kepala daerah yang menentukan,” ujar Bambang.
Kepastian bakal adanya rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Kotim terlihat dari 31 pejabat eselon II yang mengikuti tes uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi (JPT) di aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Sabtu (18/2).
