PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Desakan sejumlah orang yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pemimpin Putra Daerah (MP3D) membuat pelantikan dua penjabat bupati, yakni Kotawaringin Barat dan Barito Selatan, terpaksa ditunda, Senin (22/5). Massa menolak keras pejabat dari pemerintah pusat menduduki jabatan tersebut.
Pj Bupati Kobar sebelumnya dijabat Anang Dirjo, sementara Pj Bupati Barsel Lisda Arriyana. Anang Dirjo sedianya digantikan Budi Santosa yang sebelumnya menjabat Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Keuangan Kemendagri. Lisda Arriyana diganti Deddy Winarwan, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Menurut massa, keputusan Kementerian Dalam Negeri tersebut sangat menyinggung masyarakat Kalteng. Pasalnya, seolah tidak ada putra daerah yang mumpuni dan pantas menduduki jabatan tersebut.
”Kami melihat di sini (keputusan Kemendagri, Red) ada kejanggalan. Yang jadi pertanyaan kami, apa tidak ada orang pintar di Kalteng yang pantas menduduki jabatan tersebut,” kata Adi A Noor, salah satu koordinator aksi.
Pihaknya khawatir, jika hal itu dibiarkan, akan muncul pejabat pusat yang datang mengisi jabatan pemerintahan di Kalteng. Terutama untuk mengisi kekosongan menjelang pemilihan kepala daerah nantinya.
”Takutnya kalau penetapan Pj Bupati ini berlanjut, kami khawatir Pj kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota di Kalteng diisi orang dari luar yang bukan putra daerah,” tegasnya.
Koordinator lainnya, Ingit Djaper menilai, keputusan yang dibuat kementerian blunder. Pasalnya, hal itu bisa saja memicu masalah lebih besar.
”Mestinya kementerian melihat lebih teliti lagi. Jangan sampai membuat kisruh di akar rumput kami masyarakat Kalteng. Hal ini khawatirnya berimplikasi pada daerah lain di Kalteng,” ucapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Nuryakin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalteng sebagai kepanjangtanganan pemerintah pusat akan mematuhi aturan. Berkaitan penolakan itu, pihaknya memperhatikan kearifan lokal karena ada protes, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
”Persiapan pelantikan sudah 90 persen, baik undangan, tempat, gladi bersih, dan lain-lain. Gubernur dan Wakil Gubernur sepakat akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda, tokoh adat, agama, pemuda, untuk mendengarkan masukan terkait hal tersebut,” ucap Nuryakin.
Terkait rencana aksi susulan pada Selasa (23/5) ini, Nuryakin mengharapkan hal tersebut tak dilakukan, karena Kalteng akan memperingati hari jadi ke-66. Jangan sampai ada aksi demo pada hari istimewa tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mengisi kekosongan sementara di Kobar dan Barsel, Gubernur Kalteng telah menunjuk Sekda masing-masing daerah menjadi Pejabat Harian (Plh) Bupati.
”Apabila Gubernur menganggap kondisi kamtibmas dan situasi politik sudah aman, pelantikan Pj Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat akan dilakukan pada kesempatan pertama,” katanya. (sho/ign)
