Realisasi Tercapai 80,76 Persen, Kotim Peringkat Dua Pencapaian APBD 2023

apbd kotim
PENGHARGAAN: Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyerahkan penghargaan atas capaian realisasi APBD tahun 2023 pada Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotim Alang Arianto, Kamis (18/1/2024). (ISTIMEWA/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meraih penghargaan peringkat terbaik dua atas kinerja dan komitmen dalam capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023.

”Kami bersyukur dengan keterbatasan dan kekurangan anggaran pada tahun 2023, di bawah kepemimpinan Pak Bupati Kotim Halikinnor bisa merealisasikan anggaran sesuai harapan target yang ditetapkan,” kata Alang Arianto, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kotim, Kamis (18/1/2024).

Bacaan Lainnya

Alang mengatakan, target keuangan APBD tahun 2023 sebesar Rp2.457.932.557.380 atau 98 persen. Realisasinya tercapai sebesar Rp1.984.954.212.574 atau 80,76 persen.

”Capaian fisiknya 87,68 persen dari target tersebut, karena kami menyeimbangkan pendapatan dan pengendalian belanja pada tahun 2023, sehingga tidak menjadi beban belanja pada tahun 2024 ini,” jelas Alang.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo kepada Alang Arianto yang mewakili Bupati Kotim Halikinnor dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis (18/1/2024).

Baca Juga :  Irawati: Ajak Semua Bersinergi Cegah Kekerasan dan Perundungan Anak

”Penghargaan yang diberikan ini tidak lepas dari sinergi dan peran semua pihak. Kami berharap penghargaan ini dapat memacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja,” katanya.

Sementara itu, Edy Pratowo meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya yang masih rendah dalam capaian realisasi APBD, agar melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah kabupaten/kota juga diimbau mengoptimalkan belanja pengadaan barang atau jasa untuk produk buatan dalam negeri, yang dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional maupun daerah, serta pertumbuhan industri kecil menengah dan UMKM.

”Upaya percepatan penyerapan anggaran menjadi perhatian serius, karena akan berdampak pada laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga pelayanan masyarakat,” katanya. (hgn/ign)



Pos terkait