SAMPIT, radarsampit.com – Kondisi anggaran daerah yang belum stabil membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Habaring Hurung terancam tidak mendapatkan suntikan modal dari APBD Kotim. Hal ini menyusul ditentangnya rencana itu oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang meminta pengesahan rancangan peraturan daerah penyertaan modal BUMD Habaring Hurung ditunda.
”Hasil rapat kami di tingkat fraksi meminta secara tertulis melalui penyampaian pandangan akhir kami agar pengesahan Raperda Penyertaan Modal BUMD Habaring Hurung ditunda dulu,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Sihol Parningotan Lumban Gaol.
Dia menegaskan, Raperda Penyertaan Modal tersebut ditunda, bukan ditolak. Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab, kondisi APBD sedang tidak baik-baik saja. Khususnya APBD 2023 yang sudah diproyeksikan, dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan. Banyak pekerjaan di beberapa SOPD yang penyerapannya sangat kecil. Padahal, sudah memasuki semester kedua.
Oleh karena itu, Fraksi Demokrat konsisten mendorong pemerintah daerah supaya membenahi atau menyehatkan APBD terlebih dulu. Supaya antara arus kas masuk dengan kas keluar benar-benar berimbang.
Dia juga menyoroti APBD 2024 yang telah disampaikan Bupati Kotim Halikinnor pada pidato pengantarnya, yang diproyeksikan hanya Rp1,738 triliun, sedangkan APBD 2023 sudah Rp2,2 triliun. Artinya, proyeksi tahun depan lebih rendah. Dia mempertanyakan alasan menyertakan modal lagi dengan proyeksi demikian.
”Kami ingin melihat kebenaran dari APBD 2023 hingga perubahannya, hingga akhir masa anggaran, berarti Desember. Kami akan mengesahkan APBD murni 2024 sekitar November. Berapa sebenarnya muncul proyeksi di sana. Baru setelah itu Fraksi Demokrat memberikan restu jika mau disahkan Raperda Penyertaan Modal menjadi Perda Penyertaan Modal BUMD Habaring Hurung,” katanya. (ang/ign)
