Suparmadi Tegaskan PGRI Kotim Tak Tutup Mata

Perihal Belum Cairnya TPP Guru

pgri
PGRI

SAMPIT, radarsampit.com – Ketua PGRI Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyesalkan adanya guru yang mengeluhkan belum dicairkannya tambahan penghasilan pegawai (TPP), namun tidak mengadukan persoalan itu kepada pengurus cabang (PC). Seharusnya aspirasi itu disampaikan secara procedural dan sesuai tingkatannya.

”Sangat disayangkan. Harusnya sampaikan aspirasi itu kepada masing-masing PC PGRI. Dari situlah kami, PGRI, bisa memperjuangkan apa yang dikeluhkan,” kata Suparmadi, Senin (23/10/2023).

Bacaan Lainnya

Suparmadi menuturkan, melalui pengurus cabang PGRI Kotim akan melanjutkan aspirasi itu untuk diperjuangkan. Baik kepada Dinas Pendidikan Kotim hingga Bupati Kotim. ”Tapi ini belum pernah dilakukan oleh guru yang ada tersebut,” ujar Suparmadi.

Suparmadi menegaskan, selama ini PGRI tidak pernah tutup mata memperjuangkan kepentingan guru yang bernaung di organisasi yang dipimpinnya. ”PGRI sudah banyak memperjuangkan kepentingan guru di Kotim ini,” ujar Suparmadi yang juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kotim ini.

Baca Juga :  Waspada! 291 Warga Kobar Terpapar Demam Berdarah Dengue

Berkaitan dengan iuran, Suparmadi mengatakan, besarannya hanya Rp10 ribu yang dipungut dari guru di bawah naungan PGRI Kotim.

Seperti diberitakan, sejumlah guru di Kota Sampit kecewa dengan PGRI Kotim. Organisasi yang menaungi para pendidik itu dinilai gagal memperjuangkan hak guru yang tertahan saat ini, yakni tambahan penghasilan pegawai. ”Kami sangat kecewa dengan PGRI yang tidak mampu memperjuangkan hak kami. Padahal, seharusnya PGRI yang menjadi wadah kami bernaung bisa berbicara lantang memperjuangkan hak kami,” kata S, salah satu guru SD di Kota Sampit, Minggu (22/10/2023).

Menurutnya, selama ini PGRI tak pernah berbicara tentang hak guru yang tertahan. Bahkan cenderung tiarap. ”Jangan hanya saat perlu iuran baru mencari guru, tapi kalau sudah hak guru terabaikan, tidak ada suaranya. Bahkan dilarang bikin keluhan di medsos,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan guru lainnya. Mereka mengaku kebingungan menyikapi persoalan TPP yang tak kunjung ada kejelasan. Para guru hanya menerima pembayaran hingga Februari. (ang/ign)



Pos terkait