“Paling banyak di kabupaten yang banyak tambang dan sawitnya, nah disitu banyak peredaran, termasuk diduga kerawanan lain di Lapas. Kalau di tambang dan sawitan. Bahkan disinyalir hal itu untuk mendongkrak pendapatan dari perusahaan sehingga pekerja seakan dibiarkan menggunakan barang haram itu,” bebernya.
Lebih lanjut Roy menguraikan, langkah strategis yang dilakukan BNN yaitu melalui strategi soft power approach, hard power approach dan smart power approach. Pada strategi soft power approach
BNN melakukan tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. Program utama yang saat ini gencar dikampanyekan oleh BNN adalah Desa Bersinar.
Selain itu, BNN bersinergi dengan para stakeholder untuk membangun ketahanan diri pada lingkup terkecil, yaitu keluarga agar mampu menangkal ancaman bahaya narkotika. Gerakan dari desa kemudian meluas ke kota hingga akhirnya mewujudkan Indonesia Bersinar.
BNN juga terus memantau situasi peredaran narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di Indonesia. Dari 1.047 jenis NPS yang beredar di dunia, BNN berhasil mengidentifikasi 86 jenis NPS yang kini telah memiliki ketetapan hukum, sehingga pengedar maupun penyalahgunaanya akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009.
Selain itu lanjut Roy, BNNP Kalteng pda 2021 juga melakukan kegiatan kerja sama dengan sejumlah stakeholder dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Salah satunya BNNP sudah melaksanakan audiensi dengan Komisi III DPRD Provinsi Kalteng membahas rencana aksi pembentukan regulasi P4GN percepatan penerbitan Perda P4GN tingkat provinsi.
“Kami menyadari dalam segala upaya menangani persoalan narkotika tidak dapat dilakukan sendiri, maka dari itu BNNP membangun sinergi serta kerja sama dalam upaya P4GN demi mewujudkan Kalteng Bersinar melalui komponen kelembagaan, forkopimda dan instansi vertikal,” papar Roy.
Dia menambahkan, tahun 2021 ini juga BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran telah melakukan tes urine sebanyak 1.304 orang dengan hasil 31 orang positif, itu baik pemerintahan maupun swasta.
