SAMPIT – Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson membenarkan terbitnya surat bernomor 170/22/DPRD/II/2022 perihal Penundaan Seluruh Kegiatan DPRD Kotim Sementara Waktu. Kebijakan itu diambilnya untuk menghindari persoalan di kemudian hari, sembari menunggu penyelesaian konflik internal lembaga itu. Surat tersebut menuai penolakan dari lima fraksi di DPRD Kotim yang berencana melengserkan Rinie jika penundaan itu terus berlangsung.
”Kami hanya ingin persoalan internal selesai dan beres dulu. Semua itu untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kotim Rimbun menambahkan, sikap yang diambil Ketua DPRD Kotim merupakan hal wajar dan sudah tepat, karena tidak ingin terjebak dalam keputusan yang salah. Harusnya anggota lain berterima kasih karena memproteksi dampak pelanggaran hukum ke depannya.
”Ketua DPRD Kotim mungkin melihat dari keabsahan SK terkait alat kelengkapan dewan dan merasa dilangkahi kewenangannya saat reposisi lalu. Yakin dan percaya tujuan surat itu bukan untuk kepentingan apa-apa, tapu untuk menjaga semua,” jelasnya.
Dia melanjutkan, surat penundaan kegiatan dikeluarkan mengingat segala sesuatu kegiatan yang dilakukan terkait reposisi AKD, dikhawatirkan bisa jadi masalah di kemudian hari. Terlebih dengan adanya pedoman hak keuangan DPRD.
”SK ini terbit, namun kami melihat ada permasalahan yang belum selesai dan saat ketuk palu paripurna AKD lalu, skor paripurna tidak ada dilakukan rapim dan banmus. Padahal itu harus dilakukan dan inilah keinginan Ketua DPRD agar itu bisa kembali dilakukan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, ada tanggung jawab yang diemban Rinie sebagai pimpinan. Apabila terjadi masalah, maka dampaknya secara langsung akan berakibat kepada pimpinan itu sendiri.
”Kalau ada masalah ke depannya, pihak yang paling bertanggung jawab itu ketua dewan. Makanya sikap itu jangan disalahartikan,” katanya.(ang/ign)
