PALANGKA RAYA – Keluhan masyarakat terkait kewajiban melakukan tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai persyaratan masuk Kalimantan Tengah (Kalteng) ditanggapi dingin Satgas Covid-19 Kalteng. Hal tersebut dinilai sebagai upaya menyelamatkan rakyat dari ancaman penularan Covid-19.
Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalteng Erlin Hardi mengatakan, kewajiban PCR sebagai bentuk keseriusan pemerintah menekan angka penularan Covid-19 yang hingga kini masih terus terjadi. Jangan sampai karena kurangnya pengetatan, membuat kasus melonjak drastis hingga sulit dikendalikan.
”Kalau persoalan tingkat kemahalan (tes PCR), pastinya dari sisi kesehatan yang bisa menjelaskan. Tetapi, paling tidak dengan PCR yang diterapkan itu, pemerintah mau lebih menekan tingkat penyebaran Covid-19,” ujarnya, Rabu (26/5).
Masyarakat diminta memahami kebijakan tersebut sebagai hal yang menyelamatkan, bukan malah memberatkan. Pemerintah tentunya lebih memih tegas dalam pengetatan daripada terjadi lonjakan kasus akibat memberi kelonggaran.
”Tidak usah jauh-jauh melihat kasus di India. Provinsi di Indonesia seperti Banten itu kan sudah mulai meninggi (peningkatan kasus Covid-19). Nah, itulah yang tidak diinginkan pemerintah, sehingga masyarakat diharapkan memahami kondisi saat ini,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 bersama instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan selalu melakukan koordinasi dengan penyedia transportasi udara. Hal itu untuk memastikan kebijakan bagi pelaku perjalanan udara itu berjalan dengan baik di lapangan.
Sejauh ini, Erlin menambahkan, secara umum para pelaku perjalanan udara yang masuk wilayah Kalteng telah menaati kebijakan tersebut. Artinya, tidak ada pelaku perjalanan yang tidak melaksanakan protokol yang dibuat pemerintah.
”Untuk penerbangan memang jumlah penumpangnya rata-rata. Tetapi, untuk kesadaran masyarakat menjalankan aturan yang ditetapkan Pak Gubernur, dapat dipastikan sudah PCR semua,” katanya.
