Radarsampit.com – Sejumlah kalangan mendesak agar pelaksanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kotim segera diperiksa polisi maupun jaksa. Mereka tak rela uang pajak yang rutin dibayarkan, bahkan terkesan diburu, justru jadi bancakan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi.
”Kami sebagai masyarakat tidak rela uang hasil pajak kami dijadikan seperti itu. Kami minta harus diusut tuntas, siapa yang bermain,” kata Yudi, warga Kota Sampit, Rabu (27/9/2023).
Yudi menuturkan, saat ini segala sesuatunya dikenakan pajak. Akan tetapi, uang hasil pajak tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang tidak rasional.
”Bayangkan, kita ini dikejar-kejar bayar pajak motorlah, bayar pajak mobil, bayar pajak rumah dan tanah. Sebenarnya kami ikhlas saja membayar kalau memang digunakan untuk kepentingan masyarakat, tapi kalau dikorupsi kami tidak rela,” ujarnya.
Warga lainnya yang juga mahasiswa di Sampit, Adi Kuniadi, mengatakan, sudah seharusnya penggunaan anggaran di DPRD Kotim diberikan efek jera apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.
”Ini tidak bisa didiamkan. Kalau memang masalah ini dibiarkan, kami siap turun demo ke jalanan. Kondisi daerah kita ini sedang tidak baik. Sudah bayar TPP tidak jelas, ditambah lagi dengan anggaran yang nilainya luar biasa di Sekretariat DPRD, membuat kami miris sekali,” katanya.
Terpisah, seorang guru di Kota Sampit mengatakan, anggaran di DPRD Kotim dengan nilai fantastis tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat saat ini, khususnya bagi mereka yang berstatus guru. Mereka tengah menunggu pembayaran TPP karena kekosongan anggaran, namun di satu sisi ada anggaran yang terkesan foya-foya dan minim manfaat.
”Harusnya anggaran itu bisa dialihkan untuk bayar TPP, khususnya kami guru-guru yang sudah beberapa bulan menunggu pembayarannya,” kata guru yang meminta identitasnya tak disebutkan ini.
Menurutnya, ketimpangan anggaran tersebut membuat kecemburuan mereka dengan pemerintah kian tarpaut jauh. Di sisi lain, pihaknya diminta disiplin untuk urusan kewajiban absensi, padahal dari sisi hak keuangan tidak jelas. (ang/ign)
