PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Warga Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyatakan mosi tidak percaya atas kinerja kepemimpinan kepala desa setempat.
Hal ini ditengarai atas dugaan kurangnya transparansi penggunaan anggaran pemerintah desa setempat yakni ADD dan DD tahun 2023/2024.
Tiga kegiatan yang menjadi atensi warga adalah pembangunan kandang ayam, infrastruktur jalan dan pembuatan sumur bor yang ditaksir menelan anggaran hingga Rp500 juta itu diduga menjadi kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Tiga kegiatan tersebut ada yang tidak terselesaikan dan ada yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi terutama kegiatan penimbunan jalan dan pembuatan sumur bor.
Dengan kinerja yang dinilai warga tidak berpihak kepada masyarakat tersebut, Camat Arut Utara, tokoh masyarakat dan kepala desa serta dihadiri oleh Danramil Arut Utara, Wakapolsek Aruta, serta BPD Desa Nanga Mua menggelar mediasi di gedung aula Desa Nanga Mua.
Mediasi berlangsung alot, lantaran warga bersikeras meminta agar kepala desa segera mengundurkan diri secara hormat, karena warga sudah tidak percaya dengan kinerja kepala desa.
Ketua RT 01 Desa Nanga Mua Karnadi mengatakan masih akan memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk memperbaiki kinerjanya.
“Kami masih memberikan kesempatan memperbaiki diri, karena kami masih sayang dengan kepala desa kami,” ujarnya.
Tokoh pemuda Desa Nang Mua Noviansyah menambahkan warga siap membantu dan memberikan pemikiran-pemikiran asalkan Kades transparan dan terbuka kepada masyarakat dan diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik.
“Kekurangan dapat diperbaiki secara bertahap, bangun sarana dan prasarana yang sudah ada, jangan biarkan terbengkalai dan jangan terkesan ada pembiaran,” harapnya.
Dalam mediasi itu Camat Arut Utara Amir Machmud mengakui dalam beberapa bulan terakhir mereka mendapat laporan dari warga baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan kinerja Kades Nanga Mua.
“Harapan Masyarakat kepada Kades Heriyanto agar lebih fokus lagi dalam membangun desa dan transparansi tentang penggunaan DD dan ADD di Tahun 2023 dan 2024,” ungkapnya.
