Artinya, lanjut mantan Menko PMK itu, semua orang yang pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju menjadi capres atau cawapres. “Kalau memang ada kesempatan, mereka mempunyai hak untuk maju kontestasi dan didukung oleh satu partai politik atau gabungan parpol,” bebernya.
Soal potensi pemanfaatan fasilitas negara, karena Gibran merupakan anak presiden, Puan menegaskan, Jokowi adalah seorang negarawan. Selain itu, Jokowi juga sudah menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari tiga paslon.
Terpisah, Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menuturkan, ketidakjelasan status Gibran apakah masih kader PDIP atau tidak, sulit untuk dikatakan akan mempengaruhi perolehan suara baik PDIP atau justru paslon Prabowo-Gibran. “Saya bukan ahli nujum, namun kondisi ini memiliki arti negatif untuk masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, seakan-akan posisi partai menjadi tidak menjadi pilar demokrasi. Seseorang bisa seenaknya tidak mengikuti aturan partai, tidak mengikuti ketentuan partai atau mengabaikan arah politik partai. “Ini bukan pendidikan politik yang baik,” ujarnya.
Namun begitu, kegamangan dari PDIP terhadap Gibran juga masih misteri. Berbeda dengan ketegasan PDIP saat memecat Budiman Sudjatmiko. “Apakah ada dalam benak PDIP yang pada ujungnya ingin mengambil keuntungan,” terangnya. Atau, justru ini hanya persoalan waktu saja. Untuk PDIP mengambil keputusan yang tegas.
Dia mengatakan, kondisi ini memperlihatkan bahwa ada treatmen khusus dari partai terhadap seseorang yang memiliki kedudukan khusus dalam pemerintahan atau terhubung dengan sosok yang masih berkuasa. “Yang pasti kita lihat perkembangannya,” urainya.
Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Amin) juga menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo – Gibran yang telah mendaftar ke KPU. Cawapres Muhaimin mengatakan, dengan demikian akan ada tiga paslon yang ikut berkompetisi pada Pilpres 2024 mendatang.
