ALFI Kalteng Satu Suara Desak Cabut Solar Subsidi

sekretaris alfi kalteng
Sekretaris Umum DPW ALFI Kalteng Budi Hariyono

SAMPIT, radarsampit.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk mencabut jatah solar subsidi, khususnya di wilayah Kalimantan. Hal itu disampaikan di sela musyawarah ALFI Kalteng di depan Wakil ketua Umum ALFI, Selasa (6/12).

Sekretaris Umum DPW ALFI Kalteng Budi Hariyono mengatakan, pengusaha logistik yang bisa menikmati BBM subsidi tersebut sangat minim. Padahal, ALFI merupakan ujung tombak penyediaan logistik di wilayah Kalteng.

Bacaan Lainnya

”Kalau melihat pasokan BBM subsisi, kalau digunakan untuk angkutan logistik sebenarnya mencukupi, karena sehari kebutuhannya hanya 36.000 liter. Tapi, angkutan logistik yang mendapatkan itu tidak lebih dari 15 persen dari kuota 40 ribu liter per hari,” ujar Budi Hariyono.

Dia menuturkan, ALFI menyepakati aspirasi penghapusan BBM subsidi melalui muswil. Pihaknya akan mengajak provinsi lainnya di wilayah Kalimantan untuk mendesak pemerintah pusat menghapus subsidi BBM jenis solar.

”Kami berusaha mulai dari tingkat regional untuk menyuarakan ini. Kami akan suarakan agar sistem distribusi minyak dengan kesungguhan dari pemerintah untuk mengawasi distribusi dengan baik, sehingga kami bisa mendapatkan hak yang bisa diharapkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Jelang 17 Agustus, Anggota Paskibraka Rutin Latihan

Dia melanjutkan, subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan, karena sangat menunjang. Kalau semuanya lancar, akan berpengaruh terhadap harga logistik.

”Daripada uang dibuang-buang untuk subsidi BBM, mending  anggaran itu bangun jalan agar semua menikmati. Bukan hanya orang-orang tertentu yang menikmati subsidi tersebut,” katanya.

Penasihat DPD AFI Kalteng Zulkifli Nasution mengatakan, pihaknya akan terus menyuarakan penghapusan BBM solar subsidi di wilayah Kalteng. Apalagi saat ini BBM subsidi tidak tepat sasaran, hanya dinikmati sekelompok orang.

”Kebutuhan kami di bawah pasokan Pertamina. Jadi, 60-70 persen anggota angkutan barang ini menggunakan BBM nonsubsidi.  Melalui muswil ini akan menelurkan deklarasi Sampit agar berlakukan BBM satu harga. Artinya, tidak ada lagi BBM subsidi. Semuanya nonsubsidi. Kami mulai dari Kalimantan, khususnya Kalteng dulu. Ini akan jadi pionir dan pelopor. Hal ini bisa terwujud dengan kolaborasi daerah lain. Kapan perlu dukungan Bupati dan Gubernur Kalteng,” katanya.

Pos terkait