PANGKALAN BUN, RadarSampit.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Universitas Antakusuma dan BEM STIKES Borneo Cendikia Medika menyampaikan tiga tuntutan kepada anggota DPRD Kotawaringin Barat, di ruang rapat DPRD Kobar, Selasa (13/9).
Penyampaian tuntutan puluhan mahasiswa yang dikemas dalam audensi tersebut dilatarbelakangi kebijakan naiknya harga BBM.
Audensi untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut merupakan pertemuan lanjutan setelah pada rencana pertemuan Senin 12 September 2022 tertunda lantaran tidak ada satupun anggota DPRD yang menemui mereka.
Gubernur BEM Fakultas Ekonomi Universitas Antakusuma, Muhammad Arby Dwiansyah mengatakan, dalam audensi yang digelar kemarin mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan terkait kenaikan harga BBM.
“Terdapat tiga poin utama yang disuarakan oleh para mahasiswa dalam audiensi kali ini,” ujarnya, Rabu (14/9).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa poin-poin tersebut adalah, menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19.
Kemudian, menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran, serta menuntut Kementerian Keuangan agar dapat memprioritaskan APBN untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
“Kami berharap aspirasi dari mahasiswa ini dapat tersampaikan ke pemerintah pusat melalui DPRD Kabupaten Kobar. Kami akan follow up terus perkembangan dari aspirasi ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui audensi mahasiswa dua perguruan tinggi di Kota Pangkalan Bun itu diikuti oleh 31 mahasiswa dan dihadiri oleh 12 anggota DPRD dan 2 unsur pimpinan, yaitu Wakil Ketua 1 DPRD Kobar Mulyadin dan Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman. (tyo/sla)
