Selain itu, lanjutnya, pemilih generasi muda yang jumlahnya hampir 30 persen pun belum jaminan bisa jadi generasi yang terbebas dari politik uang. Karena itu, dalam pengawasan pemilu, Bawaslu harus lebih maksimal lagi.
Persoalan lain, kata Bambang, Bawaslu dan aparat lainnya belum mampu menjangkau wilayah transaksi politik uang. Buktinya, tahun 2019 yang terkenal dengan masifnya politik uang, tidak ada satu pun bisa diseret ke pidana pemilu.
”Jadi, politik uang ini ada peristiwanya, tetapi sulit untuk diungkapkan. Ini jadi pekerjaan rumah besar bagi Bawaslu Kotim tahun 2024, baik di pemilu legislatif hingga kepala daerah,” katanya.
Menurutnya, akibat politik uang, pemimpin dan wakil rakyat yang muncul sangat meragukan, karena belum tentu sesuai aspirasi rakyat. Tidak jarang produk politik uang melahirkan oknum pejabat yang cenderung mengabaikan kepentingan orang banyak hingga aspirasi publik dalam berbagai bidang. (ang/ign)
