Bupati Kotim Tegaskan Gaji dan Tunjangan Aparatur Desa Sudah Dicairkan

aksi kades se kotim
TUNTUT KEJELASAN: Kepala desa dan perangkatnya memenuhi gedung DPRD Kotim, menuntut kejelasan pembayaran gaji dan tunjangan yang menunggak, Selasa (4/4). (RADO/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotim Halikinnor menegaskan tidak ada masalah lagi dengan gaji dan tunjangan aparatur pemerintah desa. Pemkab Kotim telah mencairkan anggaran tersebut ke masing-masing rekening pemerintah desa pada Jumat (31/3) lalu. Namun, hal itu belum diketahui kepala desa.

Hal tersebut disampaikan Halikinnor merespons aksi ratusan kepala desa dan perangkatnya yang mendatangi kantor DPRD Kotim, Selasa (4/4) lalu. Para kades tersebut menyampaikan aspirasi mengenai terhambatnya hak keuangan para aparatur desa.

Bacaan Lainnya
Pasang Iklan

Halikinnor tak mempersoalkan sikap para kades dan perangkatnya. Sebab, hal yang diagendakan di DPRD Kotim merupakan rapat kerja biasa, meskipun dalam dinamika yang berjalan banyak hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan roda pemerintahan desa. Termasuk kondisi keuangan desa itu sendiri.

”Terkait kepala desa yang datang DPRD itu sebenarnya rapat kerja. (Anggaran gaji dan tunjangan) sudah dicairkan di rekening desa masing-masing. Mereka tidak tahu karena hari Jumat (pencairannya),” ujarnya.

Menurut Halikinnor, ada kesalahan dalam memahami anggaran oleh beberapa kepala desa, di antaranya ada yang beranggapan dana desa selalu tersedia di kas daerah. Padahal tidak demikian. Pemkab Kotim pun menunggu kucuran dana tahun berjalan dari Kementerian Keuangan dan Pemprov Kalteng, berupa dana bagi hasil.

Baca Juga :  ASTAGA!!! Kotim Merugi Setengah Triliun Per Tahun gara-gara Ini

”Ada kepala desa yang salah pemahaman mengenai keuangan. Ada yang mengira uang itu ada di rekening sudah standby. Kita ini sambil berjalan sambil berharap dana transfer pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan kepala desa dan perangkatnya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memadati ruang rapat utama DPRD Kotim, Selasa (4/4). Mereka menuntut kejelasan pembayaran gaji dan tunjangan.

Selain itu, mempertanyakan kejelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang simpang siur. Kemudian, mendesak Pemkab Kotim memperhatikan pengembangan sumber daya manusia aparatur desa melalui kegiatan bimbingan teknis, kaji banding, dan lainnya.

Aswinur, perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kotim mengatakan, persoalan serupa pernah terjadi pada 2021. Mereka langsung mendatangi Bupati Kotim Halikinnor untuk menyelesaikannya. Persoalan itu bisa diatasi. Masalah serupa kembali terjadi tahun ini. Semua kepala desa dari 168 desa di Kotim belum mendapatkan gaji dan tunjangan.



Pos terkait