Bupati Minta Distributor Migor Tak Mainkan Harga, Disperdagin Ancam Cabut Izin Usaha

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor mengingatkan agar distributor jangan memanfaatkan keadaan
PASTIKAN STOK AMAN: Bupati Kotim H. Halikinnor saat meninjau salah satu gudang distributor minyak goreng di Kota Sampit, akhir Maret 2022.

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor mengingatkan agar distributor  jangan memanfaatkan keadaan, dengan menjual minyak goreng subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).  Hal ini seiring dengan dicabutnya HET satu harga minyak goreng pada 16 Maret 2022 oleh pemerintah pusat. Halikinnor mengkhawatirkan kondisi ini bisa saja dimanfaatkan pihak terkait yang masih memiliki stok minyak goreng subsidi, yang kemudian menjual minyak goreng dengan harga pasaran sekarang.

“Setelah dicabutnya kebijakan satu harga, jangan sampai barang yang datang saat masih disubsidi dijual dengan harga non-subsidi,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Menurutnya stok minyak goreng yang datang sebelumnya atau dalam masa berlaku peraturan HET, masih merupakan minyak goreng subsidi, sehingga seharusnya tetap dijual dengan ketentuan HET, yakni Rp 14 ribu per liter untuk kemasan premium.

“Ini yang kami awasi, sebab yang dirugikan adalah masyarakat, kalau ada yang nakal,” imbuhnya.

Baca Juga :  Sisik Trenggiling Kalteng Gagal Dikirim ke Cina

Halikin menegaskan, barang subsidi tetap harus dijual sesuai dengan HET, bisa juga dialokasikan untuk operasi pasar murah guna membantu meringankan beban masyarakat. Dirinya pun  tidak membenarkan  penimbunan barang maupun pihak yang mempermainkan harga barang subsidi.

“Akan ada sanksi bagi yang melanggar, bahkan termasuk tindak pidana, tapi itu ranahnya kepolisian,” tambahnya.

Selain itu bupati telah menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta pihak Kepolisian untuk memantau distribusi minyak goreng di wilayah ini.

“Distribusi minyak goreng ke Kotim pasti ada data, jadi tidak sulit membedakan barang yang masuk kategori subsidi maupun non-subsidi, saya minta itu diawasi,” kata Halikinnor.

Pos terkait