SAMPIT – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan koalisi yang sebelumnya terbentuk saat penyusunan alat kelengkapan DPRD telah berakhir. Hal itu sebagai respons terhadap isu bahwa koalisi tersebut permanen dan memiliki kepentingan politik lain di luar perebutan posisi AKD.
Lima fraksi yang sebelumnya tergabung dalam reposisi tersebut, yakni Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem, dan PKB. ”Koalisi fraksi itu berlaku hanya untuk AKD saja. Selebihnya tidak ada lagi. Begitu AKD berakhir, tidak ada lagi koalisi demikian,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotim Ary Dewar bersama Sekretaris Fraksi Juliansyah, Kamis (17/2).
Ary Dewar menegaskan, saat ini AKD sudah rampung, sehingga koalisi itu secara tidak langsung bisa dikatakan sudah selesai. Masing-masing komisi akan kembali bekerja seperti biasa, karena banyak agenda yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan.
Terkait sikap politik PDIP dan Demokrat yang tidak menerima hasil reposisi, pihaknya enggan mengomentari, karena merupakan kewenangan partai tersebut. Meski demikian, ada tahapan dan ruang yang diberikan aturan bagi pihak yang tidak menerima hasil reposisi tersebut.
”Urusan menerima dan tidak itu ranah masing-masing rumah tangga partai. Yang pasti, proses politiknya sudah kami tempuh dan laksanakan,” ujar Ary Dewar.
Ary juga menegaskan, arah politik Gerindra jelas untuk tetap mendukung penuh Pemkab Kotim yang berada di bawah kepemimpinan Halikinnor-Irawati. Pihaknya membantah koalisi yang dibangun bersama fraksi lain di AKD lalu untuk menghambat dan mengganggu kinerja pemerintahan.
”Kalau ada isu untuk menghalangi atau menghambat program pemerintah, kami Fraksi Gerindra membantah itu. Kami tetap bersama dengan pemerintah daerah membangun daerah. Terlebih untuk membangun ekonomi melalui Komisi II dengan menjaga stabilitas ekonomi, investasi di berbagai bidang usaha di daerah Kotim,” kata Ary Dewar.
Ketua Fraksi PKB M Abadi juga memastikan koalisi lima fraksi telah berakhir. ”Setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada koalisi permanen,” kata Anggota Komisi II tersebut.
