Menurutnya, anggaran di lembaga itu nilainya memang fantastis, seperti untuk biaya penggandaaan, pembelian ATK (alat tulis kantor, Red), biaya pemeliharaan, dan beberapa program kegiatan yang terkesan diada-adakan, padahal tidak ada urgensinya.
”Di satu sisi, kita bisa melihat bagaimana kesulitan anggaran sampai bayar TPP pegawai, dana desa, dan proyek saja banyak menunggak. Jadi, saya kira bupati wajib mengevaluasi mereka yang menyusun anggaran di DPRD itu, khususnya sekwan dan jajarannya,” katanya.
Sebagai aktivis, lanjutnya, persoalan anggaran di DPRD membuat mereka terkejut, karena selama ini tidak pernah mengetahui nilainya sefantastis itu.
”Yang pasti kami meminta dan mendesak pegawai yang terlibat dalam otak permainan anggaran di DPRD itu harus dievaluasi bupati sebelum mereka terlalu jauh dan ditangkap karena tindakannya merugikan anggaran negara,” tegas Abdul Hadi.
Selain itu, dia juga mendesak oknum pegawai di lembaga itu diperiksa dan diaudit. Informasi beredar, ada oknum yang bergaya hidup mewah. ”Informasinya, ada oknum pegawai juga yang di situ kesehariannya hanya diisi kegiatan perjalanan dinas saja. Ada juga yang cawe-cawe anggaran yang diduga untuk mendapat keuntungan pribadi,” katanya. (ang/ign)
