SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur diminta mengevaluasi total investasi terkait pelabuhan batu bara di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga. Hal tersebut penting untuk mengakhiri polemik agar tak berkepanjangan serta menghindari dampak negatifnya di masa akan datang.
”Evaluasi secara total apabila itu masuk wilayah permukiman penduduk. Karena akan jadi masalah dan protes akan muncul jika tetap dipaksakan,” kata anggota Komisi I DPRD Kotim Muhammad Abadi, Minggu (5/5/2024).
Abadi mendesak Pemkab Kotim segera turun ke lapangan. ”Karena Bupati Kotim sudah menurunkan tim, jadi kami menunggu apa hasil dari tim itu. Jangan sampai kegiatan berjalan, ternyata tidak ada izin sama sekali,” ujarnya.
Menurut Abadi, Pemkab Kotim harus berkoordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit. ”KSOP juga jangan terkesan lepas tangan apalagi ini urusan kepelabuhanan. Jadi, harus turun tangan ke lokasi, apa betul ada aktivitas sebelum izin atau tidak,” katanya.
Di sisi lain, Abadi menyarankan keberatan warga terkait pelabuhan tersebut hendaknya disampaikan secara tertulis. Baik ke pemerintah daerah maupun kementerian terkait di pemerintah pusat.
”Harus ada surat supaya jadi bahan dan dasar suatu saat mungkin mau menggugat izin yang diterbitkan. Surat-surat itu bisa jadi bahan nantinya,” jelasnya.
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik Riduan Kesuma mengatakan, Pemkab Kotim harus hati-hati menerbitkan analisis dampak lingkungan di wilayah itu. Sebab, lokasinya berada di wilayah permukiman. Apabila pelabuhan operasional, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan ekses baru, yakni polusi lingkungan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim, lanjutnya, merupakan instansi teknis paling bertanggung jawab nantinya apabila menimbulkan pencemaran lingkungan dan udara di wilayah itu.
”Harus diperhatikan masyarakat setempat. Secara perhitungan teknis kesehatan, jangan sampai bedampak buruk terhadap kesehatan warga yang menghirup udara di sekitarnya,” katanya.
Riduan menjelaskan, dampak penumpukan batu bara pasti ada. Banyak kejadian di beberapa wilayah di Indonesia masyarakatnya protes setelah penumpukan batu bara dilakukan perusahaan. Pencemaran itu kebanyakan berasal dari stockpile (tempat penyimpangan batu bara) yang menimbulkan debu dengan radius beberapa kilometer dari lokasi.
”Lebih baik sejak awal ini ributnya atau menolak, daripada nanti pengusaha sudah terlanjur membangun dan menggelontorkan dana untuk pelabuhan itu,” katanya.
Dia mendesak Pemkab Kotim tidak berdiam diri terhadap polemik investasi tersebut. ”Terlepas itu izin dari mana, pemerintah daerah harus membuktikan jika mereka berpihak kepada masyarakat yang ingin hidup sehat dan bebas dari pencemaran dan segala dampak batu bara tersebut. Masyarakat berhak mendapatkan hidup yang sehat dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap hal ini sepenuhnya,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, investasi pembangunan pelabuhan batu bara di kawasan Desa Luwuk Bunter terkesan ugal-ugalan. Meski izinnya belum lengkap (terbit), proyek sudah dikerjakan hingga akhirnya menuai persoalan. Klaim perusahaan telah melakukan sosialisasi juga langsung dibantah warga.
Warga sekitar areal rencana pembangunan pelabuhan batu bara milik PT Sumber Energy Alam Lestari (SEAL) tersebut mengaku baru mengetahui adanya pembangunan setelah ada pembebasan lahan milik warga. Warga sebelumnya protes, karena aktivitas perusahaan dinilai mengganggu warga sekitar.
”Setahu saya itu belum pernah ada jadwal sosialisasi kepada warga. Kalau ada sosialisasi sebelumnya, warga tidak pernah diundang,” kata Suparjo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Luwuk Bunter, Jumat (3/5/2024).
