Ini Penyebab Maraknya Aksi Penjarahan Kelapa Sawit di Perusahaan

maling sawit
ilustrasi pencurian kelapa sawit

SAMPIT, radarsampit.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Abadi menyebut, maraknya aksi penjarahan buah kelapa sawit perusahaan besar swasta (PBS) belakangan ini merupakan buah dari belum sejahteranya masyarakat di sekitar perusahaan. Solusi mencegahnya, investasi yang patuh dan taat hukum.

”Kenapa bisa terjadi penjarahan ini, karena adanya pemahaman masyarakat bahwa investasi yang terjadi ini  ada yang ilegal, seperti halnya belum ada HGU, belum ada izin lainnya yang mestinya dipatuhi, sehingga masyarakat menganggap lahan itu ilegal dan tanaman di atasnya pun ilegal, meskipun  secara faktual itu tanaman perusahaan,” kata Abadi, Senin (11/12/2023).

Bacaan Lainnya

Abadi mengkritik adanya surat bersama Bupati Kotim dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Menurutnya, Pemkab Kotim terkesan tidak melihat persoalan dari penyebab awalnya. Aksi pencurian hingga penjarahan buah akibat permasalahan tuntutan masyarakat, terutama plasma 20 persen yang tidak pernah selesai.

”Kalau saya melihat kenapa ada penjarahan, ini juga karena ada masalah tuntutan kewajiban perusahaan yang tidak kunjung ada penyelesaian. Seharusnya dikejar dulu bagaimana program CSR hingga plasma 20 persen mereka. Kalau itu saja tidak mereka penuhi, artinya buah dari pengingkaran terhadap komitmen perusahaan itu,” kata Abadi.

Baca Juga :  Perampok di Sampit Berniat Bunuh Korbannya

Abadi menegaskan, jika semua kewajiban itu dipenuhi, investasi akan aman dan tidak bisa diutak-atik siapa pun. ”Selama ini masyarakat kita beranggapan hampir seluruh kelapa sawit tidak berizin dan melanggar aturan penggarapan dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan tidak jelasnya pelaksanaan plasma 20 persen. Ini yang menjadi latar belakang aksi penjarahan itu,” ujar politikus PKB Kotim ini.

Menurutnya, menyikapi aksi penjarahan tersebut, aparat akan kesulitan menggunakan upaya represif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, yakni duduk bersama dan memastikan semua kewajiban itu dilaksanakan dengan cepat dan baik.

”Kalau masyarakat sekitar itu sudah sejahtera, maka mereka akan jadi pagar hidup untuk perusahaan. Tapi, kalau mereka di sekitar itu saja kelaparan, tentunya akan menjadi musuh bagi perusahaan itu sendiri,” katanya. (ang/ign)



Pos terkait