PALANGKA RAYA – Selama sepekan terakhir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Palangka Raya menebitkan peringatan peningkatan suhu udara dan penurunan kelembaban udara di Pulau Kalimantan. Peringatan BMKG ini merupakan indikasi potensi terjadinya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat melakukan audit pengendalian Karhutla terhadap korporasi. Langkah itu sebagai pengawasan atas peran korporasi dalam menjalankan fungsi sesuai aturan yang berlaku akan terlihat. Misalnya melihat sarana dan prasarana pendukung penanganan kebakaran di lahan gambut.
Hal ini disampaikan Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo saat Dialog Bernas Pengelolaan Lahan Gambut Wilayah Kalimantan melalui zoom meeting, Rabu (11/8) kemarin. ”Saya menekankan antisipasi Kebakaran Gambut di Kalimantan perlu libatkan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Bambang.
Kata dia, pihak terkait juga harus berkolaborasi dalam pemanfaatan pengecekan data menggunakan data satelit. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi sebaran titik api dan kondisi lahan, juga memberikan arahan kegiatan pencegahan Karhutla yang perlu diambil. Salah satunya bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
”Jangan dikejar untuk bertanggung jawab penanganan Karhutla, ini tanggung jawab bersama, melibatkan masyarakat. Jadikan masyarakat mitra, bagian dari keluarga. Sebab, yang kadang terjadi masyarakat langsung dijadikan tumbal, biang kerok, dan sebagainya. Akibatnya tidak tercipta hubungan yang baik,” ujarnya dalam dialog.
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kalimantan Tengah, Merti Ilona menyebut, kerja BRGM dalam merestorasi kerusakan gambut akibat alih fungsi lahan dan kebakaran. Menjadi sakti bahwa kebakaran gambut mengakibatkan bencana kabut asap luar biasa.
Merti berharap intervensi pengembangan ekonomi bagi warga yang tinggal di sekitar Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) dapat diteruskan untuk mengawal IPG. “Semoga di tengah pandemi jangan sampai duet maut Covid-19 dan kebakaran gambut terjadi,” kata Merti.
Kepala Kelompok Kerja Wilayah Kalimantan dan Papua BRGM, Jany Tri Raharjo menerangkan, sejak awal Juni pihaknya sudah mengantisipasi kemarau. Salah satunya dengan melakukan pengecekkan kondisi IPG di titik yang rawan terbakar. ”Sekat kanal dan sumur bor yang kondisinya rusak akan kami perbaiki,” ucapnya.
Dia menambahkan, melakukan pembasahan gambut kering atau Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kekeringan (OPGRK). Lokasinya dipilih dengan mempertimbangkan kriteria, tidak hujan selama tujuh hari, atau BMKG memprediksi kemudahan terbakar, atau indikasi titik panas, atau berdasar tinggi muka air.
”Kolaborasi dan integrasi kegiatan dipandang perlu dilakukan. Mengingat pendekatan restorasi gambut adalah kesatuan hidrologis gambut, di dalamnya ada pemangku kepentingan untuk lahan konsesi dan non konsesi. sangat penting dilakukan dalam mengantisipasi karhutla ini,” ujarnya.
Sementara, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, musim kemarau yang diprediksi masuk pada Agustus-September 2021. Ia mewanti-wanti masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.
”Karhutla yang terjadi akibat pembakaran saat membuka lahan dapat merugikan kesehatan masyarakat dan ekosistem lingkungan. Masyarakat harus paham betul, peraturan sudah ada baik dari Pergub Kalteng maupun dari Kementerian Kehutanan,” tegasnya, Rabu (11/8).
Dia menambahkan, dalam menangani Karhutla, Polda Kalteng juga terus menyiagakan ratusan personel bersama sarana dan prasarana dalam antisipasi penanggulangan karhutla. Seluruh personel diwajibkan siap siaga bersama sarpras jika diperlukan dalam memadamkan api.
