SAMPIT, radarsampit.com – Perintah Bupati Kotim Halikinnor terkait penghentian penggarapan lahan sengketa di Desa Luwuk Bunter, jadi pelajaran penting ketegasan pemerintah meredam amarah masyarakat. Emosi warga terkait sengketa tak boleh disepelekan. Bupati diharapkan konsisten meredam bara konflik dengan pola demikian untuk menjaga situasi tetap aman dan mencegah jatuhnya korban.
”Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan kepala daerah dalam mengambil keputusan untuk menghentikan penggusuran lahan masyarakat di Desa Luwuk Bunter. Keputusan semacam itu yang sebenarnya diperlukan masyarakat untuk meredam amarah mereka, sehingga konflik bisa ditanggulangi sejak awal,” kata Agung Adisetiyono, praktisi hukum di Kota Sampit, Senin (25/9/20231).
Dia melanjutkan, konflik terjadi karena masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah. Warga memilih mengambil tindakan sendiri di lapangan, hingga terkadang berujung pada tindakan anarkis.
”Kalau pemerintahnya tidak lagi memperhatikan masyarakat dan cenderung tidak berpihak pada aspirasi masyarakat, inilah yang biasanya memicu kemarahan, sehingga mereka main hakim sendiri,” katanya.
Menurutnya, penyelesaian konflik di daerah ini bisa diselesaikan asalkan pemerintah memang berada di posisi tengah dan tidak ada kepentingan tertentu. Baik terhadap perusahaan maupun masyarakat.
”Tapi, ketika terikat kepentingan dengan salah satu pihak yang berkonflik, biasanya ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang cenderung tidak bisa diterima masyarakat dan masyarakat jika begitu, pasti akan bersikeras bagaimana aspirasi mereka yang harus diakomodir,” ujar dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, konflik perkebunan yang terjadi di Kabupaten Seruyan, dikhawatirkan bisa menjalar ke Kotim. Sebab, kultur Kotim dan Seruyan serupa. Bahkan, saat aksi di daerah Seruyan pun, ada beberapa warga Kotim ikut serta, karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan.
Agung menegaskan, konflik harus bisa diredam sedini mungkin. Apalagi saat ini menjelang tahun politik dan pemilihan umum. Daerah yang tidak kondusif sangat rentan dijadikan tunggangan politik oleh oknum tak bertanggung jawab. ”Saya melihat Kotim adalah daerah yang berisiko tinggi sejak angka konflik dengan perkebunan ini bermunculan,” katanya. (ang/ign)
