”Kami sebagai mitra kerja mendukung dan menyetujui penambahan anggaran tersebut. Apalagi untuk keperluan penanganan bencana. Itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Tinggal bagaimana pemerintah saja lagi mau menambah atau tidak,” kata anggota Komisi III DPRD Kotim SP Lumban Gaol, Senin (25/9).
Dia menuturkan, anggaran BPBD sebelum perubahan sebesar Rp10,23 miliar lebih. Setelah perubahan jadi Rp10,37 miliar lebih. Bertambah sekitar Rp140 juta.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan, status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menelan anggaran sebesar Rp260 juta untuk 14 hari. Status tersebut dinaikkan dari sebelumnya siaga darurat karena kondisi karhutla yang kian marak.
”Anggaran tersebut mengakomodasi kebutuhan yang lebih komplet dalam penanganan karhutla dan melibatkan berbagai instansi, seperti Damkar, TNI, Polri, Dinkes, Diskominfo, Satpol PP, dan lainnya. Status tanggap darurat berakhir 25 September 2023. Pada 24 September akan dirapatkan kembali, apakah lanjut atau tidak,” ujar Multazam.
Adapun dalam penanganan status siaga darurat selama dua bulan atau 62 hari sebelumnya, anggaran yang digunakan sebesar Rp380 juta. Untuk mengakomodasi kebutuhan tim penanganan karhutla, seperti BBM dan lainnya.
”Pemkab Kotim menaikkan status penanggulangan karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat untuk mengoptimalkan upaya di lapangan sejak 11 September 2023 lalu,” katanya. (hgn/ang/ign)
