”Pembangunan pabrik perlu waktu sampai setahun. Nanti satu dibangun di Parenggean dan satunya di Telaga Antang,” tambahnya.
Dia juga akan mengupayakan agar harga sawit minimal di angka standar. ”Kami akan perjuangkan PKS umum segera dibangun. Jangka panjangnya tidak hanya satu pabrik, tetapi ada beberapa pabrik, sehingga TBS warga bisa tertampung semua dengan harga yang bagus,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, ada perusahaan yang mengajukan izin menambah pabrik, tetapi masih ditahan. ”Masih saya tahan, karena saya mau pabrik umum juga dibangun,” ujarnya.
”Nomor yang bisa dihubungi untuk laporan dan informasi bisa ke nomor Asisten 1 dan 3,” ujarnya.
Untuk TBS, lanjutnya, akan dibuat surat edaran agar perusahaan langsung berurusan dengan masyarakat. Tidak perlu lewat tengkulak. ”Untuk ini harus ada yang mengoordinir agar perusahaan tidak perlu datang satu-satu membeli ke warga. Jadi, perlu peran kades dan BUMDes untuk mengoordinirnya,” ujarnya.
”Saya pastikan akan berpihak kepada masyarakat. Tetapi, jangan sampai melanggar aturan. Saya akan buat surat edaran, tetapi kades dan camat agar ikut mengawasi,” tambahnya.
Halikinnor juga akan mempertimbangkan akomodir kebutuhan tenaga kontrak guru dan kesehatan di pedalaman. Akan tetapi, para tenaga kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan dan rajin bertugas. ”Ini semua dipenuhi, karena memang menjadi kebutuhan vital di daerah,” katanya.
”Soal pengawasan kades terhadap tekon, memang sudah wajib hukumnya agar tekon yang diangkat dan bertugas di daerah ini menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Bukan hanya ada namanya saja,” tambahnya.
Halikinnor mengatakan, saat ini jalan sudah mulai ditangani untuk memudahkan transportasi. ”Untuk muatan kendaraan, kami sudah ajukan untuk membuat jembatan timbang. Sekarang sedang dibangun BTS atau tower di Tumbang Ramei dan Tumbang Gagu. Tahun ini ada tujuh BTS lagi dibangun. Ke depan tidak perlu lagi kesulitan sinyal,” ujarnya.
”Kami juga memperhatikan soal listrik. Tetapi, harus ada jalan dulu baru bisa dibangun jaringan listrik. Untuk itu, agar desa bisa membuat jalan dulu. Kalau jalan dan listrik sudah bagus, destinasi wisata di daerah ini lebih mudah dijual,” tandasnya. (hgn/ign)
