SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diminta menempatkan pejabat sesuai kompetensi, bukan karena faktor kedekatan. Dengan begitu, reformasi birokrasi bisa tercapai dengan maksimal.
”Jangan karena faktor kedekatan atau misalnya karena tim sukses. Harus melihat kemampuan dan kompetensi. Kalau karena kedekatan, dikhawatirkan kinerjanya tidak maksimal,” kata Anggota Komisi I DPRD Kotim Sutik, Jumat (21/1).
Hal itu disampaikan Sutik menanggapi lelang atau seleksi enam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Kotim. Saat ini enam jabatan tersebut diisi pelaksana tugas.
Enam jabatan yang dilelang, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Lelang tersebut dilaksanakan pada 9 Desember 2021 lalu dan telah selesai. Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara telah disampaikan kepada Bupati Kotim Halikinnor.
Ada tiga nama peserta di setiap formasi jabatan yang direkomendasikan dari hasil seleksi. Kewenangan kini ada di tangan Bupati Kotim untuk memilih satu dari tiga nama di setiap formasi jabatan tersebut.
Sutik menyarankan Bupati Kotim segera menentukan pilihan dan melantik pejabat definitif di enam kursi jabatan tersebut. Politikus Partai Gerindra ini menilai, dengan adanya pejabat definitif, maka kinerja organisasi perangkat daerah bisa lebih optimal, karena memiliki kewenangan yang lebih kuat dibanding pelaksana tugas.
”Makanya saya berharap pejabat yang dipilih nanti sesuai latar belakang pendidikan dan bidang keahliannya. Ini memang kewenangan Bupati. Kami cuma memberi masukan,” ujar Sutik. (ang/ign)
