Sugianto menambahkan, konflik antara masyarakat dengan perkebunan di Desa Bangkal merupakan fakta dan sudah terjadi. ”Saya tidak menyalahkan masyarakat, karena mereka menuntut haknya yang memang sudah ada dalam ketentuan, bahwa perusahaan wajib mengalokasikan 20 persen plasma,” katanya.
Pada sisi lain, Sugianto ikut prihatin atas konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka berat tersebut. Sebagai wujud kehadiran pemerintah, Pemprov Kalteng dan DAD Kalteng menjamin biaya pengobatan korban konflik sepenuhnya.
”Satu korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk mendapat penanganan intensif. Saya harap kejadian ini tidak terulang lagi, apa pun alasannya. Kalteng kondusif dan aman,” tegasnya.
Sementara itu, Komandan Korem 102/Pjg Brigjen TNI Bayu Permana melakukan takziah ke rumah duka korban tewas tertembak dalam konflik di Desa Bangkal. Bayu juga berharap keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi cobaan tersebut.
”Saya atas nama warga Korem 102/Pjg menyampaikan turut berbelasungkawa pada keluarga almarhum. Semoga almarhum diterima dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” kata Bayu.
Selain itu, Bayu juga meminta masyarakat Desa Bangkal menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayah Kalteng, serta tidak mudah terprovokasi, terutama pihak dari luar. ”Saya berharap masyarakat tetap tenang, jangan terprovokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif,” tegasnya.
Terpisah, Pj Sekda Seruyan Bahrun Abbas mengatakan, dalam rapat terkait konflik perkebunan tersebut yang digelar di Aquarius Boutique Hotel Sampit pada Minggu (8/10/2023) lalu, menyepakati tiga poin kesepakatan. Antara lain terkait luasan lahan, jumlah nilai rupiah, dan pemberian program CSR (corporate social responsibility).
Rinciannya, luas lahan dari yang awalnya hanya 240 hektare bertambah menjadi 443 hektare; nilai ganti rugi yang akan dibayarkan kepada masyarakat naik dari Rp300 ribu per hektare menjadi Rp650 ribu per hektare; dan terakhir; perusahaan akan memberikan program CSR yang terintegrasi dengan Pemkab Seruyan.
