Radarsampit.com – Sejumlah pihak mendesak agar oknum penembak warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, dalam konflik perkebunan Sabtu (9/10/2023) lalu diproses hukum. Aparat kepolisian juga diharapkan tak berusaha mencari alasan dan berkilah, bahwa penanganan massa dalam konflik tersebut menggunakan peluru aktif.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam pernyataannya mempertegas bahwa korban luka dan tewas karena tertembak. Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Desa Bangkal, lokasi konflik, Senin (9/10/2023).
”Dari awal kami di Kota Palangka Raya menjenguk warga kita yang tertembak (saat dirawat) di (RSUD) Doris (Sylvanus). Kami lihat kami ajak bicara dalam keadaan sehat,” kata Sugianto dalam siaran langsung melalui akun Facebooknya.
Selain itu, hasil pemeriksaan medis juga mempertegas korban luka karena ada peluru yang bersarang di tubuhnya. Plt Direktur RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya Ady Fradita melalui Kabag Hukum dan Humas Hairil Anwar mengatakan, ada satu benda asing yang bersarang pada bagian punggung korban, Taufik Rahman dan harus dilakukan operasi.
”Kami rujuk ke Banjarmasin untuk ditangani secara intensif. Dari hasil pemeriksaan tim medis, didapatkan ada satu benda asing yang bersarang pada bagian punggung korban dan harus dilakukan operasi. Untuk hal lainnya menunggu perkembangan dan hasil operasi di RS Banjarmasin,” ucapnya.
Menurut Ady, korban dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin karena fasilitas di sana lebih lengkap. Terutama terkait alat yang berkaitan dengan pembuluh darah. ”Semua biaya ditanggung pemerintah untuk diambil tindak medis lebih jauh lagi,” katanya.
Taufik merupakan korban luka setelah tertembak peluru dalam pecahnya konflik dengan aparat akhir pekan lalu. Nasib lebih buruk dialami Gijik (35), yang tewas tertembus peluru di dada. Luka bekas tembakan itu terlihat jelas. Selain itu, berdasarkan keterangan keluarga korban, saat dilakukan autopsi, pemuda itu tewas karena peluru tajam.
Terkait tragedi berdarah tersebut, Panglima Tantara Lawung Adat Mandau Talawang Kalteng Ricko Kristolelu menilai aparat gagal meredam permasalahan masyarakat Desa Bangkal, yang menuntut plasma perkebunan 20 persen. Bukannya menjaga situasi kondusif, aparat justru menembak rakyat.
