PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Pembangunan 11 jembatan yang rusak akibat bencana banjir tahun 2020 lalu mulai dikerjakan. Total anggaran untuk pembangunan jembatan di empat kecamatan tersebut mencapai Rp 25 miliar.
Anggaran tersebut merupakan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sekretaris BPBD Kotawaringin Barat Reneli mengatakan bahwa 11 jembatan yang dibangun itu tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Arut Selatan, Kumai, dan Kecamatan Arut Utara.
“Setelah tiga tahun kami menunggu bantuan perbaikan jembatan yang rusak berat akibat bencana banjir di tahun 2020 lalu. Pada tahun ini baru mulai dikerjakan,” kata Reneli, Selasa (9/5/2023).
Waktu pengerjaan 11 jembatan itu dibutuhkans elama enam bulan, dimulai pada Mei ini dan diperkirakan selesai bulan Oktober mendatang. “Hal itu sesuai dalam kontrak kerja yang telah di setujui oleh BNPB,” sebutnya.
Menurut Reneli, semua pembangunan jembatan bantuan hibah dari BNPB merupakan bangunan rekonstruksi, seperti rekonstruksi jembatan Deraman di Desa Riam, Kecamatan Arut Utara.
Selain itu di Kecamatan Arut Selatan meliputi, Jembatan Terantang III Desa Tanjung Terantang, Jembatan Primer I Desa Kumpai Batu Bawah, Jembatan Terantang I Desa Tanjung Terantang, Jembatan Desa Kumpai Batu Atas, Jembatan Sungai Bedara Desa Kumpai Batu Bawah dan Jembatan yang menghubungkan Desa Kumpai Batu Atas ke Desa Kumpai Batu Bawah.
Untuk Kecamatan Pangkalan Banteng meliputi pembangunan Jembatan Arga Mulya, Jembatan Sidomulyo 2, Jembatan Hijau 1, dan di Kecamatan Kumai meliputi pembangunan Jembatan Keraya I Desa Keraya dan Jembatan Sebuai di Desa Sebuai.
Reneli juga membantah adanya keluhan masyarakat yang menentang pembangunan Jembatan Sidomulyo 2 (Sungai Bengkuang) Kecamatan Pangkalan Banteng karena menuduh BPBD Kobar tidak menyiapkan jalan alternatif.
“Untuk pengerjaan jembatan di Desa Sidomulyo 2 (Sungai Bengkuang) Kecamatan Pangkalan Banteng, sebelum dilakukan pembongkaran dan penutupan jalan, terlebih dahulu kami telah melayangkan surat kepada Dinas Perhubungan Kobar dan kepala desa setempat, termasuk untuk jalan alternatif juga kami siapkan sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja,” terang Reneli.
