SAMPIT – Rencana aksi dari Aliansi Masyarakat Kotim batal, diganti dengan audiensi di DPRD Kotim. Aksi yang semula diperkirakan menurunkan hampir seribu orang dari mahasiswa dan masyarakat umum tersebut dibatalkan lantaran berbagai pertimbangan, salah satunya karena kondisi di tengah Ramadan.
”Alasan pertama, karena mau mencoba sistem komunikasi secara audiensi terlebih dahulu. Jika nanti tidak ada ketegasan dalam keputusan, baru aksi,” kata penanggung jawab aksi, Burhan Nurrohman, Senin (11/4).
Tuntutan yang disampaikan pihaknya tak jauh beda dengan aksi serupa di daerah lainnya, di antaranya meminta menjaga amanat reformasi terkait jabatan Presiden sesuai UUD 1945 . Kemudian, mendesak pemerintah mengambil langkah dan memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, karena kondisi ekonomi dan mental masyarakat masih terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Kemudian, menekankan kepada pemerintah tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pascapandemi Covid-19; mendorong pemerintah menstabilkan harga BBM jenis Pertamax, Dexlite, dan menjamin ketersedian stok Pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan harga terjangkau. Lalu, memastikan realisasi subsidi BBM yang tepat sasaran.
Isu strategis lainnya, soal pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, yakni pemerintah harus menjamin pembangunan IKN Nusantara berdasarkan kaidah lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan; menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita IKN Nusantara.
Aksi sembilan orang perwakilan aliansi tersebut dikawal ketat aparat. Di DPRD Kotim, mereka diterima Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson bersama sejumlah legislator lainnya.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kotim SP Lumban Gaol menilai, aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Kotim tersebut kurang greget. Dia sejatinya mendukung aksi tersebut sebagai upaya kontrol untuk pelaksanaan roda pemerintahan, baik dari tingkat pusat hingga daerah.
”Banyak wartawan, banyak aparatnya, serta anggota dewannnya dibanding jumlah aliansi ini,” ujar SP Lumban Gaol.
Gaol menegaskan, pihaknya tidak melarang aksi. Bahkan, jika ada pihak yang melakukan mengintimidasi agar tak menggelar aksi, dia berharap hal tersebut itu tidak ditakuti.
”Kami dukung kalian untuk melakukan aksi, asal jangan berbuat anarkis saja. Pemerintah juga perlu suara yang idealis untuk pelaksanaan roda pemerintahan ini,” ujarnya.
Sebaliknya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rimbun meminta pada Aliansi Masyarakat Kotim agar tidak melakukan aksi unjuk rasa yang rencananya akan kembali digelar 13 April besok.
”Tidak perlu ada unjuk rasa. Buang-buang tenaga, apalagi ini di tengah bulan suci Ramadan. Lebih baik lakukan audiensi saja, karena apa yang disampaikan ini adalah persoalan bukan di daerah, tetapi kewenangan di pemerintah pusat,” ujar Rimbun.
Rimbun menegaskan, pihaknya tidak melarang ada aksi, namun alangkah bijaksana jika diurungkan. ”Karena tujuannya sama saja menyampaikan aspirasi. Ketika kami menyambut baik penyampaian aspirasi itu, hasilnya sama saja,” jelas Rimbun.
Menanggapi itu, Burhan menuturkan, pihaknya bisa saja menurunkan massa lebih banyak lagi. Upaya audiensi di DPRD hanya ingin memberikan peringatan kepada lembaga tersebut, bahwa pihaknya tidak main-main. Apalagi jika aspirasi yang disampaikan tersebut tidak digubris. (ang/ign)
