SURABAYA, radarsampit.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemberhentian KH Marzuqi Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tidak dibesar-besarkan. Hal itu merupakan dinamika internal organisasi.
’’Tidak usah dibesar-besarkan. Ini adalah masalah internal dan sudah melalui proses yang sangat panjang,” ujar Sekjen PBNU Saifullah Yusuf seusai menghadiri acara Jawa Timur Bersalawat ke-2 di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12/2023) malam.
Soal pergantian, kata dia, dalam setiap organisasi merupakan hal yang biasa. Hal serupa pernah dilakukan terhadap KH Ali Maschan Moesa selaku ketua PWNU Jatim pada 2008.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, membantah bahwa pemberhentian itu terkait dukungan Kiai Marzuqi yang condong terhadap salah satu paslon dalam kontestasi pilpres. Menurut dia, pemberhentian itu murni penegakan aturan yang memang tidak diikuti Kiai Marzuqi. ’’Saya pastikan, ini bukan karena faktor politik. Ini semata-mata soal mismanajemen, soal beberapa lagi yang lain,” terangnya.
Pemberhentian itu juga dimulai dari usulan Rais Syuriah PBNU Jatim. Jadi, sudah melalui proses yang sangat panjang dan penuh pertimbangan. Bahkan, menurut dia, kesabaran Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan yang lain cukup luar biasa. ”Ini keputusan yang tidak grusa-grusu,” tegasnya.
Gus Ipul melanjutkan, pemberhentian Kiai Marzuqi di tengah jalan jabatannya sebagai ketua PWNU Jatim dipicu oleh banyaknya masalah yang tak terkendali. Misalnya, di cabang Jombang, ada permasalahan yang sampai harus ke pengadilan. Menurut dia, itu terjadi karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga berlarut-larut dan bermasalah.
”Pada saat itu, setelah kita teliti, ada tanggung jawab yang kurang dari wilayah. Dalam hal ini oleh ketua wilayah. Jadi, prosesnya sampai ke pengadilan segala macam,” jelas Gus Ipul. Terkait permasalahan yang terjadi, pihaknya sebenarnya juga tak ingin memperpanjang. Sebab, pihaknya ingin menghargai dan menghormati pengabdian Kiai Marzuqi.
Soal pengganti posisi jabatan Kiai Marzuqi, Gus Ipul menyatakan bakal ada proses berikutnya. Yakni, rapat gabungan atau pleno Rais Syuriah PWNU Jatim. Namun, jika hal itu tidak dilaksanakan dalam batas waktu dua minggu, akan diambil alih PBNU. ”Oleh PBNU, nanti bisa ditunjuk, bisa juga karteker. Tergantung situasi dan kondisinya,” ujar Gus Ipul.
