SAMPIT, RadarSampit.com – Meminta kesediaan perusahaan menangani jalan lingkar selatan tak semudah membalik telapak tangan. Meski Bupati Kotim Halikinnor telah mengeluarkan instruksi dan menebar ancaman penutupan jalan, belum ada kejelasan penanganan ruas tersebut.
Dalam rapat penanganan ruas jalan lingkar selatan yang digelar Selasa (26/7), belum ada kesepakatan antara pengusaha angkutan dan perkebunan urunan membiayai perbaikan jalan yang rusak parah tersebut. Padahal, dari perhitungan teknis, total biaya penanganan sekitar Rp 4,7 miliar. Masing-masing perusahaan diperkirakan menyumbang Rp 67 juta.
Rapat itu dihadiri pengusaha perkebunan, asosiasi angkutan darat, transportir CPO, DPRD Kotim, Polres Kotim, dan sejumlah instansi vertikal lainnya.
”Kalau dilihat dari persentase, 75 persen dibiayai Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). Sebenarnya kecil saja, sekitar Rp 67 juta (per perusahaan). Tapi, karena manajemen perusahaan harus lapor, ya kami berikan waktu tujuh hari,” kata Alang Arianto, Asisten II Pemkab Kotim.
Sejumlah perwakilan perusahaan yang hadir rapat kemarin memang belum bisa langsung mengambil keputusan. Padahal, sehari sebelumnya, Bupati Kotim mengingatkan pejabat perusahaan yang menghadiri rapat merupakan pihak yang berwenang dan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Hal itu penting karena Pemkab Kotim akan mengambil sikap tegas terkait masalah tersebut.
Menurut Alang, ada 52 perusahaan yang tergabung dalam Gapki maupun GPPI (Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia) Kotim. Namun, yang hadir belum sepenuhnya sesuai undangan tersebut.
Belum adanya kesepakatan, lanjut Alang, juga disebabkan adanya konsorsium sebelumnya yang telah memperbaiki jalan tersebut. Namun, konsorsium itu tidak sesuai harapan. Mereka gagal menangani jalan tersebut sampai fungsional sepenuhnya. Pasalnya, banyak perusahaan dan pengusaha yang ogah berkontribusi membangun jalur vital bagi angkutan itu.
”Sebenarnya hari ini Bupati meminta kesepakatan dan dapat angkanya 75 persen dibiayai perkebunan. Tapi belum ada kesepakatan. Mereka meminta waktu satu minggu lagi. Keinginan kami, dana yang dihimpun nanti jika sudah sepakat langsung disetor ke material penyedia dan membawa ke lokasi itu untuk menghindari kecurigaan,” kata Alang usai memimpin pertemuan di lantai II Setda Kotim kemarin.
