PARAH!!! Oknum Pejabat Pengadilan Agama Diduga Telantarkan Istri Muda

Sedang Hamil, Tunjukkan Foto Pernikahan dan Surat Nikah Siri

bukti nikah siri oknum pejabat pa palangka raya
TUNJUKKAN BUKTI: Penasihat hukum TMS, Sudirman, memperlihatkan bukti pernikahan siri oknum pejabat PA Palangka Raya. (DODI/RADAR SAMPIT)

PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Oknum pejabat Pengadilan Agama Kota Palangka Raya diduga menelantarkan istri sirinya, TMS alias Nanas. TMS mengaku sebagai istri muda oknum tersebut dengan memperlihatkan bukti berupa surat keterangan nikah siri dan foto pernikahannya.

TMS mendatangi Pengadilan Agama Palangka Raya bersama pengacaranya. TMS mengaku sedang hamil empat bulan, buah cintanya dengan oknum pejabat yang juga seorang hakim di PA tersebut. Dia berani membuktikan melalui tes DNA, bahwa janin yang dikandung adalah anak oknum pejabat tersebut.

Bacaan Lainnya

TMS menuturkan, sebelum bertugas di PA Palangka Raya, suaminya merupakan Ketua Pengadilan Agama Samarinda. Pernikahannya tersebut diketahui saudara kandung maupun kerabat oknum tersebut.

”Kami menikah secara Islam. Setelah menikah, saya malah ditelantarkan. Pernikahan itu dilaksanakan Juni 2022 dan sempat beberapa bulan berumah tangga. Kami sempat satu rumah,” ujarnya.

Baca Juga :  JPT Pratama Kotim Dilantik Hari Ini, Ini Daftar Jabatannya

TMS mengaku saat ini menghidupi dirinya sendiri. Dia mendesak agar oknum tersebut dipecat dan disanksi kode etik karena sudah mencoreng nama baik lembaga tersebut.

”Saya minta dia dipecat karena sudah sangat keterlaluan. Saya pun tak ingin dan meminta agar anak yang dikandung ini dinafkahi. Saya inginkan dia keluar dari lembaga peradilan. Pokoknya pecat,” tegasnya.

Penasihat hukum TMS, Sudirman, mengatakan, kliennya memiliki bukti terkait pernikahan tersebut, mulai dari surat, foto, hingga surat mualaf. Sebelum masalah itu mencuat, sudah ada mediasi di Pengadilan Tinggi Samarinda. Namun, diduga ada upaya intimidasi yang dilakukan pejabat pengadilan setempat.

”Saya sudah membuat surat kepada PA Samarinda dan PA Palangka Raya. Makanya kami buat surat karena akan dilantik di Palangka Raya sebagai ketua. Kami meminta tidak dilakukan pelantikan, tetapi ternyata tetap dilantik. Makanya kami datang untuk klarifikasi,” ujarnya.

Pos terkait