Pejabatnya Layak Disanksi, Segini Parahnya Dampak jika TPP Kotim Tak Terbayar

Pejabatnya Layak Disanksi,Segini Parahnya Dampak jika TPP Kotim Tak Terbayar
Ilustrasi. (net)

SAMPIT, radarsampit.com – Oknum pejabat yang teledor mengubah dan menggeser anggaran tanpa melalui proses di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) layak diberikan sanksi. Apalagi hal itu berdampak buruk pada ribuan hak pegawai, berupa tunjangan yang terkendala pembayarannya.

”Saya rasa layak diberikan sanksi dengan terlebih dahulu diminta keterangannya. Sangat berdasar sekali Bupati Kotim marah terhadap pejabat yang berani mengubah mata anggaran tanpa koordinasi dan persetujuan tim anggaran. Ini saya kira terlalu melangkahi kewenangannya,” kata Riduan Kesuma, pemerhati kebijakan publik di Kotim, Rabu (22/3).

Bacaan Lainnya

Menurut Riduan, ulah oknum pejabat tersebut membuat tambahan penghasilan pegawai (TPP) terancam tak terbayar pada periode waktu tertentu. Dampaknya juga sangat buruk pada berbagai bidang. Pasalnya, miliaran dana TPP yang harusnya dibelanjakan dan berputar, dari sisi ekonomi kehilangan putaran uang tersebut.

Selain itu, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan ASN yang harusnya menerima TPP tepat waktu, terpaksa mencari pinjaman sambil menunggu pencairan.

Baca Juga :  Sopir Truk Jual Biji Sawit Milik Perusahaan

”Dampaknya dirasakan seluruh rekan ASN, di mana TPP mereka tidak dapat dibayar karena kesalahan ini,” ujar Riduan.

Menurut Riduan, dampak TPP bermasalah tidak hanya pada ASN saja, tetapi secara politis dan sosiologis juga terimbas kepada kepala daerah. Pasalnya, publik hanya mengetahui semua urusan ada di tangan kepala daerah.

”Menurut pengamatan saya, akibat belum terbayarnya TPP dan mendengar cerita miring teman-teman ASN, berdampak secara administrasi dan politis. Secara administrasi bisa diatasi Sekda dan tim anggaran dengan mengurus dan menjelaskan di kementerian. Akan tetapi, dampak secara politis sangat berpengaruh besar terhadap kepemimpinan Bupati di mata ASN dan masyarakat Kotim,” katanya.

Menurut dia, isu itu bisa berembus sangat kencang apabila digoreng lawan politik. Karena itu, dia mendukung oknum pejabat teledor tersebut ditindak secara tegas.

”Hendaknya Bupati memanggil pejabat SOPD tersebut dan meminta penjelasan, apa dasarnya mengubah mata anggaran. Apakah ada unsur kesengajaan?” katanya.



Pos terkait