PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Terbatasnya pengetahuan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi faktor penghambat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Padahal, SAKIP mempunyai peran strategis dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Yudhi Hudaya menyebutkan, SAKIP diperlukan namun ada permasalahan organisasi yang menonjol, yakni kurang optimalnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun.
Akar masalah kurang optimalnya laporan akuntabilitas tersebut karena terbatasnya pengetahuan aparatur dalam penyusunan SAKIP.
“Ini termasuk pemahaman mengenai indikator kinerja, pengukuran hasil, target kinerja, dan lain sebagainya,” terang Yudhi Hudaya.
Masih banyak aparatur pemerintah yang belum menerima pelatihan yang memadai dalam penyusunan SAKIP. Tanpa pelatihan yang cukup, mereka tidak yakin tentang cara melaksanakan tugas ini dengan benar.
Faktor lain yang terjadi adalah beberapa aparatur pemerintah mungkin kurang menyadari pentingnya SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah.
Jika mereka tidak memahami mengapa SAKIP diperlukan, maka mereka mungkin tidak akan berinvestasi dalam memahami dan menerapkannya. Penyusunan SAKIP memerlukan sumber daya yang memadai, seperti personel yang terlatih, perangkat lunak khusus, dan data yang akurat.
Kurangnya sumber daya ini menghambat kemampuan aparatur untuk menyusun SAKIP dengan baik. Perubahan dalam kebijakan atau pedoman SAKIP dapat membuat aparatur pemerintah merasa bingung atau kesulitan untuk mengikuti perubahan tersebut.
Dampak yang dapat terjadi akibat terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan SAKIP adalah kurangnya akuntabilitas di antara aparatur pemerintah.
Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengukur kinerja dengan benar dapat menghasilkan data yang tidak akurat atau tidak relevan. Ini dapat mengganggu kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang berbasis bukti.
