SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya maksimal memerangi angka kemiskinan. Berbagai program dengan anggaran miliaran rupiah disiapkan untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat. Bahkan, upaya itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotim tahun 2021-2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Provinsi Kalteng di Aula Serba Guna Bappelitbangda Palangka Raya, Senin (28/11). Rapat itu dipimpin Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo.
”Kunci pencapaian program penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin,” kata Irawati.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim, tingkat kemiskinan Kotim tahun 2021 tercatat sebanyak 27.060 jiwa atau 5,91 persen dari total jumlah penduduk. Sebanyak 4.320 jiwa di antaranya termasuk penduduk miskin ekstrem.
Angka tingkat kemiskinan di Kotim 2021 naik dibandingkan 2020 yang berjumlah 26.640 jiwa atau 0,29 persen dari tahun sebelumnya sebesar 5,62 persen. Sebanyak 8.290 jiwa di antaranya termasuk penduduk miskin ekstrem tertinggi se-Kalteng.
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk atau seorang manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang terdiri dari makanan, air minum bersih, sanitasi yang layak, kesehatan yang terjamin, tempat tinggal layak, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, namun juga pada layanan sosial.
Irawati mengatakan, upaya Pemkab Kotim dalam penurunan kemiskinan sudah masuk dalam RPJMD Kotim tahun 2021-2026. Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu target indikator kinerja utama daerah yang harus dicapai.
”Kami menyadari, untuk menurunkan angka kemiskinan diperlukan kerja keras dan komitmen. Langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus dilaksanakan multisektor yang melibatkan seluruh stakeholder agar efektivitas dan kualitas pencapaian program dari pusat sampai daerah dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi masyarakat miskin dapat berjalan maksimal,” katanya.
