Dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) pada suatu daerah dan kawasan tertentu menjadi pedoman atau acuan dasar mengurus perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Pemkab Kotim bersama sejumlah pihak terkait masih mematangkan regulasi tersebut di kawasan Cempaga Hulu.
HENY, Sampit | radarsampit.com
Dokumen RDTR merupakan dasar perizinan yang digunakan dalam OSS. Di Indonesia, ada 386 RDTR yang sudah ditetapkan dalam perda RDTR. Baru 194 yang sudah terintegrasi sistem OSS.
Hal tersebut disampaikan Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II Kementerian ATR BPN Dian Ayu Wulandari pada Konsultasi Publik II penyusunan materi teknis dan ranperkada RDTR kawasan perkotaan Kecamatan Cempaga Hulu di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Selasa (14/11/2023).
”Jadi, masih banyak yang belum terintegrasi, karena memang perda yang lama disusun, basis data belum sesuai RDTR yang terbaru sesuai Peraturan Menteri Nomo 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR,” katanya.
Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada 9 Agustus 2021 lalu. Sistem tersebut membantu investor selaku pelaku usaha agar lebih cepat dan praktis mendapatkan legalitas usaha.
”Setiap pengurusan perizinan, pedomannya dilihat dari RDTR yang merupakan turunan RTRW. RDTR ini biasanya disusun pada suatu wilayah kabupaten yang memiliki nilai strategis, seperti kawasan perkotaan dan wilayah yang mempunyai nilai investasi tinggi seperti di Kecamatan Cempaga Hulu,” katanya.
Jadi, lanjutnya, dalam satu kabupaten bisa memiliki beberapa RDTR. Idealnya, satu kabupaten RDTR-nya disusun semua terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang semua pengurusan perizinan terintegrasi melalui OSS, baik perizinan berusaha maupun nonusaha.
Konsultasi Publik II yang digelar kemarin merupakan serangkaian agenda yang dimulai dengan FGD pembahasan delineasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RDTR OSS di Kecamatan Cempaga Hulu pada 15 Agustus lalu.
Ddilanjutkan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perencanaan Kecamatan Cempaga Hulu pada 14 September dan FGD II pembahasan peta rencana, peraturan zonasi, indikasi program, dan analisis kebijakan rencana program (KRP) KLHS pada 11 Oktober.
”Dari serangakaian agenda, dari awal FGD pertama sampai FGD III pembahasan sinkronisasi program di Jakarta, tim penyusun RDTR dan KLHS sudah melakukan analisis dan menyusun pola struktur ruang, kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil analisis itu kembali kita diskusikan dalam KP 2 untuk menerima masukan dari berbagai pihak terhadap hasil yang sudah dituangkan oleh tim, apakah sudah sesuai dengan fakta di lapangan, apakah ada kegiatan dari SOPD yang punya rencana kerja tetapi belum tercantum dalam RDTR. Karena muaranya nanti KKPR di sistem OSS, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak tercantum dalam penyusunan RDTR di kawasan perkotaan Cempaga Hulu,’’ katanya.
Sesuai kesepakatan bersama pada pertemuan awal, deliniasi wilayah perencanaan RDTR di Kecamatan Cempaga Hulu difokuskan di Desa Bukit Batu, Pelantaran, dan Pundu dengan luasan total 5.348 hektare.
Tim penyusun RDTR dan KLHS dari kementerian telah melakukan 20 analisis peraturan zonasi, jenis, dan karakteristik kegiatan. Analisis jenis dan karakteristik kegiatan eksisting dan perkembangannya didasarkan pada hasil identifikasi langsung di lapangan dan dokumentasi jenis kegiatan yang sudah berkembang maupun diperkirakan akan berkembang yang mana pada wilayah perencanaan teridentifikasi 1.070 kegiatan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).
