SAMPIT, RadarSampit.com – Kuatnya desakan publik hingga ancaman Bupati Kotim Halikinnor menutup ruas jalan dalam kota bagi angkutan bisnis tak membuat perusahaan cepat merespons. Sepekan setelah peringatan keras tersebut, belum ada satu perusahaan pun yang mengonfirmasi siap berkontribusi.
”Sampai saat ini belum ada jawaban, tapi rencananya besok pihak perusahaan mengadakan rapat di internal perkebunan besar. Sedangkan dari pihak jasa angkutan belum ada konfirmasi,” kata Alang Arianto, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Selasa (2/8).
Alang menegaskan, pihak perusahaan dan pihak ketiga yang masuk dalam daftar gotong royong perbaikan jalan lingkar selatan itu harusnya bisa memahami dan segera memberikan jawaban. Akan tetapi, hal itu sulit dilakukan. Padahal, sudah ada pertemuan bersama untuk merembuk hal tersebut dan pihak ketiga meminta waktu sepekan.
”Karena sudah dirapatkan, ya harus bisa segera direalisasikan, supaya segera kami tindak lanjuti di lapangan. Kalau tidak, ya sesuai arahan Pak Bupati. Kami laksanakan sikap tegas itu di lapangan (penutupan akses jalan dalam kota). Tapi ini masih kami tunggu partisipasi, baik dari PBS maupun jasa angkutan,” ujar Alang.
Ada 52 perusahaan perkebunan, Organda, ALFI, transportir, dan pengusaha angkutan lainnya yang diminta menyelesaikan perbaikan ruas jalan lingkar selatan itu. Penanganan tersebut memerlukan dana sekitar Rp 4,7 miliar yang akan dibagi porsinya, yakni 75 persen untuk semua perkebunan. Sisanya dibagi beberapa organisasi angkutan darat, ekspedisi, dan pengusaha angkutan lainnya.
”Kami mengingatkan ini harus dilaksanakan. Sambil menunggu arahan Bupati, kami dorong agar segera berikan konfirmasi kesiapan dan jawaban,” tegas Alang.
Sementara itu, DPRD Kotim mengingatkan perusahaan besar untuk tidak mengulur waktu membantu perbaikan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan. ”Kami mempertanyakan apa yang menjadi kendala hingga waktu satu minggu yang diberikan belum juga membuahkan kesepakatan? Sebenarnya kemarin itu sudah ada solusi yang sama-sama menguntungkan dan cepat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar.
Penegasan itu disampaikan Kurniawan menyikapi belum adanya keputusan perusahaan dalam membantu perbaikan jalan lingkar selatan. Hasil pendataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ada sekitar 1.825 meter kerusakan di jalan tersebut. Penanganan darurat termasuk untuk pembuatan saluran air di sisi jalan.
Hasil rapat bersama pemerintah daerah pada Selasa (26/7) lalu, perusahaan diberi waktu sepekan memutuskan, apakah bersedia membantu perbaikan jalan tersebut atau tidak. Artinya, hari ini merupakan tenggat waktu yang diberikan.
Kurniawan menyesalkan situasi tersebut. Perusahaan diingatkan tak menganggap remeh masalah itu, karena dampaknya dirasakan masyarakat luas.
Jalan lingkar selatan merupakan ruas di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan itu dibangun khusus untuk angkutan berat yang menuju maupun dari Pelabuhan Bagendang agar mereka tidak masuk melintasi jalan dalam kota.
”Kami minta Pemkab Kotim juga komitmen dan tegas dengan langkah untuk menutup jalan Kota Sampit yang sebagaimana maksud sebelumnya. Tinggal menunggu komitmen pemerintah kabupaten terhadap masalah itu,” ujar Kurniawan.
Wakil Ketua Gapki Kalteng Rizki Jaya sebelumnya menegaskan, pihaknya siap berkontribusi dan mendukung langkah penanganan jalan lingkar selatan. ”Secara umum tanggapan kami positif, tetapi dengan catatan pengelolaan untuk tim yang benar dan terencana dengan baik seperti halnya drainasenya dibenahi dan diratakan dulu, sehingga konsorsium yang kami lakukan tepat guna dan sasaran. Dengan demikian, usianya tidak seperti jalan yang sebelumnya,” kata dia.
