Penegasan itu disampaikan Kurniawan menyikapi belum adanya keputusan perusahaan dalam membantu perbaikan jalan lingkar selatan. Hasil pendataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ada sekitar 1.825 meter kerusakan di jalan tersebut. Penanganan darurat termasuk untuk pembuatan saluran air di sisi jalan.
Hasil rapat bersama pemerintah daerah pada Selasa (26/7) lalu, perusahaan diberi waktu sepekan memutuskan, apakah bersedia membantu perbaikan jalan tersebut atau tidak. Artinya, hari ini merupakan tenggat waktu yang diberikan.
Kurniawan menyesalkan situasi tersebut. Perusahaan diingatkan tak menganggap remeh masalah itu, karena dampaknya dirasakan masyarakat luas.
Jalan lingkar selatan merupakan ruas di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan itu dibangun khusus untuk angkutan berat yang menuju maupun dari Pelabuhan Bagendang agar mereka tidak masuk melintasi jalan dalam kota.
”Kami minta Pemkab Kotim juga komitmen dan tegas dengan langkah untuk menutup jalan Kota Sampit yang sebagaimana maksud sebelumnya. Tinggal menunggu komitmen pemerintah kabupaten terhadap masalah itu,” ujar Kurniawan.
Wakil Ketua Gapki Kalteng Rizki Jaya sebelumnya menegaskan, pihaknya siap berkontribusi dan mendukung langkah penanganan jalan lingkar selatan. ”Secara umum tanggapan kami positif, tetapi dengan catatan pengelolaan untuk tim yang benar dan terencana dengan baik seperti halnya drainasenya dibenahi dan diratakan dulu, sehingga konsorsium yang kami lakukan tepat guna dan sasaran. Dengan demikian, usianya tidak seperti jalan yang sebelumnya,” kata dia.
Pihaknya bukan menolak untuk bersama-sama memperbaiki jalan itu, asalkan penanganan dan perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan maksimal. Catatan mereka sebelumnya, jalan tersebut sudah ditangani melalui konsorsium. Namun, hasil pekerjaan tidak maksimal, sehingga kembali dilakukan konsorsium penanganan jalan.
”Kalau konsorsium, pemerintah juga harus komitmen dan harus mengakomodir jalan itu. PBS mendukung dengan catatan harus ada pihak yang mengelola dan paham jalan tersebut dengan kultur yang ada. Kami bisa dirangkul dengan baik asalkan pengelolaannya transparan dan sesuai kebutuhan, sehingga tidak bolak-balik konsorsium penanganannya,” tandasnya. (ang/ign)
