Perjuangan Bupati Kotim Tak Sia-Sia, DBH Sawit Bakal Masuk Daerah

BUPATI-KOTIM-HALIKINNOR
Bupati Kotim Halikinnor

SAMPIT, RadarSampit.com – Perjuangan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor agar dana bagi hasil (DBH) sawit  masuk ke kabupaten membuahkan hasil. Halikinnor  bahkan memastikan bahwa tidak lama lagi dana bagi hasil (DBH) dari sawit akan masuk ke kabupaten.

“Mudah-mudahan Januari nanti DBH dari sawit dan turunannya langsung akan masuk ke rekening Kabupaten Kotim,” kata Halikinnor.

Bacaan Lainnya

Untuk memperjuangkan DBH sawit ini, kabupaten penghasil sawit di Indonesia telah membentuk Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKAPSI). Asosiasi ini sebagai wadah pemerintah kabupaten memperjuangkan bagi hasil perkebunan, yang salah satu inisiatornya adalah Bupati Kotim Halikinnor.

“Saya sebagai salah satu inisiator membentuk Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, kita didorong oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Pak Luhut Binsar Pandjaitan untuk memperjuangkan ini, dan  sudah terbentuk,” sebutnya.

Halikinnor gencar memperjuangkan DBH sawit agar bisa masuk ke daerah. Kotim mempunyai luas kebun sawit terluas di  seluruh Indonesia, namun masyarakatnya belum merasakan manfaat langsung dari banyaknya perusahaan sawit.

Baca Juga :  Begini Respons Pertamina soal Desakan Penghapusan Subsidi Solar di Sampit

“Ternyata Kotim ini terluas kebun sawitnya, tapi belum ada manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” sebutnya.

Halikinnor optimistis, dengan DBH Sawit langsung masuk ke rekening Kabupaten Kotim maka akan sangat menunjang pembangunan daerah.

“Kalau itu terjadi maka dana untuk membangun Kotim akan melonjak lagi,” sebutnya.

Saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim kurang lebih Rp 2 triliun. Dengan terwujudnya hal tersebut tidak menutup kemungkinan APBD Kotim akan melebihi dari APBD yang ada saat ini.

“Saat ini APBD kita kurang lebih Rp 2 triliun, tidak mimpi kita untuk nanti ke depan APBD Kotim Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Kalau itu juga bisa tercapai, kesejahteraan masyarakat kita akan segera terwujud,” harapnya. (yn/yit)

Pos terkait