SAMPIT, RadarSampit.com – Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu menyayangkan banyak perusahaan besar swasta (PBS) yang enggan membantu perbaikan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan Sampit.
Hal ini dibuktikan dengan lambannya pengumpulan dana perbaikan yang dihimpun dari perusahaan perkebunan tersebut.
“Perusahaan yang memanfaatkan jalan lingkar selatan sangat banyak, tapi cukup ironis banyak yang enggan membantu. Perusahaan seharusnya menyadari bahwa supaya angkutan mereka lancar sehingga tidak merugikan masyarakat luas jika truktruk masuk kota seperti sekarang,” kata Dadang.
Berdasarkan penghitungan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kerusakan jalan yang harus segera ditangani sekitar 1.825 meter. Penanganan darurat itu membutuhkan dana sekitar Rp4,7 miliar.
Jumlah biaya tersebut untuk pembelian material yakni agregat kelas B, batu dan pipa drainase. Untuk alat berat disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pemkab Kotim telah menawarkan agar 75 persen biaya perbaikan itu akan dipenuhi oleh 55 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit, sedangkan 25 persen dipenuhi oleh Organda, ALFI, dan Pelindo.
Saat ini masih ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum menyetor sumbangan yang telah ditetapkan, yaitu masing-masing Rp50 juta. Hal yang memprihatinkan, perusahaan angkutan atau transportir hingga kini belum ada kejelasan terkait realisasi sumbangan mereka.
Dadang lantas membandingkan dengan penanganan kerusakan jalan poros Tanah Mas. Peningkatan jalan di Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Baamang, dilakukan dengan rigid pavement. Biayanya sepenuhnya ditanggung perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Jaya Inti Mulia (SJIM).
Perwakilan PT. SJIM, Warno saat rapat menyampaikan bahwa pengerjaan peningkatan Jalan Tanah Mas akan dilakukan sepanjang lima kilometer. Untuk tahap awal pada 2022 ini akan dilaksanakan sepanjang 2,6 kilometer dengan kontruksi cor beton. (ang/fm)
