PKB Tak Menutup Kemungkinan untul Usung Kofifah di Pilkada Jatim

ilustrasi pilkada
ilustrasi pilkada (net)

SURABAYA, radarsampit.com – PKB bertekad mendominasi kemenangan pilkada di Jawa Timur (Jatim). Kemarin (4/5) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengumpulkan semua bakal calon kepala daerah (bacakada) di Jatim. Semua pimpinan DPC dan DPW juga hadir.

Dalam acara yang dihelat di Vasa Hotel Surabaya itu, Muhaimin menegaskan kembali komitmen partainya untuk terbuka kepada siapa pun di ajang pilkada. Muhaimin menekankan, PKB ingin memaksimalkan kemenangan pilkada di Jatim. Ada 20 pilkada yang berpotensi menjadikan PKB sebagai pengusung tunggal.

Bacaan Lainnya

Termasuk untuk mengusung calon gubernur Jatim. PKB juga berpeluang menjadi parpol pengusung utama cakada di 19 kota dan kabupaten. Termasuk di Kota Surabaya.

Secara resmi, DPC PKB Kota Surabaya memang belum dilamar bacalon wali kota. Hanya, pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji sudah dilakukan.

”Siapa pun yang diusung PKB, kita akan berjuang sama-sama untuk menang. Betul-betul kita menitipkan agenda yang saya kira tidak bisa ditolak siapa pun,” tegas Muhaimin.

Baca Juga :  Muhaimin Iskandar Janji Fokus Atasi Kelangkaan Pupuk

Dia mengungkapkan, agenda tersebut terkait dengan keadilan lingkungan. Sebagian besar bencana alam terjadi karena pembiaran lingkungan. Pemerintah tidak melihat itu sebagai prioritas.

Jadi, masalah tersebut harus diselesaikan dari akarnya. Yaitu, menjadikan orientasi pembangunan berbasis lingkungan.

Cak Imin –sapaan Muhaimin– juga menginginkan calon kepala daerah mengedepankan aspek kompetisi yang sehat tanpa menjatuhkan kandidat lain. Hal itu juga ditekankan PKB dengan parpol yang berkoalisi di pilkada nanti. ”Kita ingin wujudkan demokrasi yang sehat,” katanya.

PKB juga tak ingin calon kepala daerah yang didukung tersandung masalah korupsi. Misalnya, di Kabupaten Sidoarjo. Di sana pilkada selalu dimenangkan PKB. Namun, ketiga bupatinya tersangkut kasus korupsi.

Cak Imin menjelaskan, kesalahan yang sama itu terjadi karena kepala daerah tidak memiliki inovasi. Menurut dia, korupsi muncul lantaran tidak ada inovasi. ”Mari kita berpikir para kepala daerah itu inovatif, kreatif, dan produktif sehingga tidak mengulangi kegagalan,” tuturnya.



Pos terkait