Menurutnya, banyak pengurus koperasi dan kepala desa yang datang ke DPRD Kotim untuk mengadukan persoalan serupa.
Di satu sisi, Rimbun menyesalkan sikap perusahaan yang dipercaya masyarakat untuk mengurus izin pelepasan kawasan, namun tak bisa diselesaikan, sementara untuk areal perusahaan bisa diurus hingga tuntas. (ang/ign)