JAKARTA, radarsampit.com – Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dinamika koalisi partai politik kembali dinamis. Kans potensi kocok ulang koalisi dari saat ini berjumlah tiga poros menjadi dua poros pemerintah-oposisi sangat terbuka.
Seperti diketahui, pasca jagoannya kalah, PDIP, PKS, PKB, dan Nasdem belum menyampaikan posisinya secara tegas. Apakah akan merapat ke koalisi Prabowo-Gibran di pemerintahan, atau memilih jalan sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sikap politik partai akan dibahas dan diputuskan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Rencananya akan digelar pada 24 sampai 26 Mei mendatang.
Menurutnya, berbagai hal yang menyangkut kebijakan strategis partai, baik ke dalam dan keluar akan dibahas dalam rakernas. “Sesuai arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, akan digelar rapat kerja nasional yang Insya Allah akan kami lakukan pada Mei mendatang,” ungkapnya.
Saat rakernas nanti, seluruh struktur partai, baik DPC, DPD, DPP akan bersidang dan bermusyawarah tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Mereka juga akan memberikan usulan kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP untuk menentukan sikap politiknya, apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Basarah mengatakan, dalam sejarah perjuangan politiknya, PDIP telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca dan dinamika politik. “Pada era Orde Baru, kami mengalami satu intimidasi politik yang sangat luar biasa, tapi kemudian kami berhasil survive dan pada 1999, kami menang pemilu,” ucapnya.
Setelah itu PDIP masuk dalam pemerintah. Pasca Pemilu 2004, partai banteng tersebut kemudian di luar pemerintahan selama era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya, sejak 2014 hingga 2024, PDIP berada dalam pemerintahan.
Basarah menegaskan, apa pun keputusan Mega kelak, seluruh kader PDIP akan tegak lurus. “Seluruh kader siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih dan dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalamm segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.
