PALANGKA RAYA – Sejak awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah habis-habisan memaksimalkan semua potensi yang ada untuk meredam bencana nonalam tersebut. Salah satunya dari sisi anggaran, yang difungsikan untuk berbagai penanganan dampak Covid0-19.
Wakil Gubernur Edy Pratowo menyebutkan, pada tahun 2020 saja, pemerintah mengucurkan anggaran senilai Rp 190 miliar lebih. Kemudian pada tahun 2021 ini kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 227 miliar lebih.
“Anggaran itu untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin menangani berbagai dampak yang ditimbulkan bencana nonalam ini,” katanya, kemarin.
Pemerintah provinsi sudah berkerja dengan sangat keras menangani dampak bencana tersebut. Bahkan pemerintah sudah beberapa kali melakukan recofusing dan realokasi anggaran yang sangat besar, yang digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan dan penyiapan bantuan sosial dan vaksinasi.
Oleh sebab itu, penanganan Covid-19 ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya bupati dan wali kota berserta jajarannya. Kabupaten dan kota yang masih menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dIharapkan dapat memaksimalkan kebijakan tersebut.
“Yang penting juga bagaimana daerah-daerah menggencarkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Pelaksanaan yustisinya harus benar-benar dilaksanakan secara tegas, tapi tetap humanis,” ujar Edy Pratowo.
Untuk penanganan lebih lanjut, kabupaten dan kota diinstruksikan untuk melakukan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, hingga memperbanyak tempat isolasi terpusat untuk meminimalisir risiko penularan dan kematian.
“Kemudian untuk di fasilitas kesehatanya, harus dipastikan semua kebutuhannya tercukupi. Seperti obat-obatan dan oksigen, serta memerhatikabn mental dan fisik tenaga medis,” tambahnya.
Edy menegaskan, pemerintah kabupaten dan kota juga tidak boleh terlambat merealisasikan anggaran penanganan Covid-19 ini. Hal ini penting, karena anggaran yang tersedia di masing-masing pemerintah daerah tidak hanya difungsikan untuk sisi pelayanan kesehata, tapi juga di dalamnya ada insentif tenaga kesehatan dan bantuan masyarakat kelompok ekonomi rentan.
