SAMPIT – Mangkirnya sejumlah oknum DPRD Kotim dalam rapat paripurna dikritik sejumlah pihak. Publik kecewa karena kebiasaan buruk wakil rakyat tersebut belum juga berubah, yakni aktif saat kunjungan kerja, terutama keluar daerah, namun mangkir saat ada rapat penting.
”Ketidakhadiran anggota dewan dalam sebuah acara kelembagaan legislatif bukanlah suatu rahasia umum lagi di Indonesia. Ketidakhadiran tersebut disertai berbagai alasan. Bahkan, ada juga ketidakhadiran merupakan perintah partainya untuk menjegal raperda karena ketidaksetujuannya atau dijadikan bargaining untuk mendapatkan sesuatu,” kata pemerhati kebijakan publik dan politik di Kotim Riduan Kesuma, Selasa (14/12).
Riduan menuturkan, ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Kotim dalam pengesahan raperda, baik yang diusulkan eksekutif maupun inisiasi dewan, merupakan gambaran anggota DPRD Kotim yang belum dewasa dalam berpikir dan bertindak untuk kemaslahatan masyarakat.
”Ketidakhadiran anggota DPRD Kotim dalam sebuah acara yang diagendakan jauh hari sudah beberapa kali terjadi dalam tahun ini. Saya selaku masyarakat sangat menyayangkan hal ini terjadi. Bukankah raperda itu mereka yang bahas? Mereka yang cari bahan hingga melakukan kunker ke luar daerah. Biaya sudah banyak keluar, tapi saat pengesahan mereka tidak hadir. Hal ini berulang setiap tahunnya walaupun DPRD wajah baru,” katanya.
Dia berharap tahun depan gaji dan tunjangan DPRD diterapkan dengan sistem berbasis kinerja melalui parameter yang jelas. Hal itu agar uang rakyat untuk menggaji mereka tidak terbuang percuma.
”Harusnya, dalam ketentuan hukumnya sudah selayaknya di DPRD semua tingkatan itu menerapkan tunjangan dan gaji berdasarkan kinerja sebagaimana yang dilakukan eksekutif,” ujar Riduan.
Riduan menuturkan, akhir tahun ini banyak pihak mengharapkan adanya evaluasi kehadiran dan kinerja seluruh anggota DPRD Kotim oleh Sekwan. ”Semoga ada terobosan untuk mengumumkan kepada masyarakat apa saja capaian yang sudah dilakukan DPRD dalam bidang pengawasan dan penganggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan rakyat,” tandasnya. (ang/ign)
