Terkait rencana penerapan skema single salary bagi ASN tahun depan, Zudan menyebut pembahasan terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB.
“Kita berharap tahun depan bisa diterapkan, tetapi membutuhkan persiapan matang dan harus diputuskan bersama,” ujarnya.
Sementara terkait peluang PPPK Beralih ke PNS, Zudan menegaskan aturan yang berlaku saat ini mewajibkan seleksi atau tes. Ada tidaknya perubahan, tergantung revisi UU ASN.
“Kebijakan yang ada saat ini, kalau PPPK akan berpindah ke PNS, ketentuannya harus tes. Kami belum tahu nanti di DPR, direvisi undang-undang ASN yang baru, akan ada perubahan kebijakan atau tidak,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait rencana pembukaan CPNS tahun depan, Zudan juga belum bisa memastikan meskipun tahun ini sama sekali tidak ada penerimaan.
Menurutnya, BKN saat ini sedang menunggu permintaan formasi dari Kementerian, Provinsi, hingga Kabupaten Kota.
“Kami kan tidak bisa memberi formasi kalau tidak diminta. Tapi kalau nggak ada yang minta formasi, ya tidak dibuka, berarti kebutuhannya belum ada. Kami realistis saja,” katanya.
Begitu juga saat ditanya tahun depan akan fokus penerimaan PPPK atau CPNS, dia juga belum bisa memastikannya.
“Ini belum kami putuskan karena PPPK yang minta juga ada. Misalnya dia doktor, lulusan luar negeri gitu dan dia dibutuhkan level tinggi, itu hanya bisa untuk PPPK. Untuk menjadi dirjen misalnya, itu harus PPPK. Kalau CPNS baru kan dia diangkat, golongannya rendah gitu,” terangnya.
Jadi, lanjutnya, selalu ada peluang untuk PPPK. Utamanya, untuk posisi-posisi yang sangat dibutuhkan dengan kualifikasi tinggi. “Itu selalu ada, selalu dibuka,” jelasnya. (jpg)
