Setelah dinyatakan tidak lulus, eks tekon mengaku memiliki beban berat, karena harus menanggung beban menghidupi anak dan keluarga. ”Anak dan istri serta keluarga ini yang paling merasakan dampaknya. Sehari dua hari tidak bekerja mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah seminggu, sebulan, dan seterusnya kami belum mendapatkan pekerjaan, anak dan keluarga mau kami beri makan apa?” ujarnya.
Melalui kuasa hukum, pihaknya akan menempuh upaya hukum dengan melaporkan Pemkab Kotim ke Kemenpan RB, Ombusman, dan instansi yang berwenang lainnya. Di sisi lain, pemutusan tenaga kontrak dalam jumlah besar dinilai berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Selama delapan hari terakhir, pelayanan kesehatan, baik di pustu dan puskesmas tidak maksimal, karena kurangnya sumber daya manusia (SDM). Jika persoalan itu tak segera ditangani, tidak hanya pelayanan kesehatan yang terdampak, namun sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial juga ikut terdampak. (hgn/ign)
