Warga Bantah Klaim Perusahaan yang Mengaku Telah Ada Sosialisasi

Pembangunan Pelabuhan Batu Bara Dekat Permukiman, Warga Terdampak Langsung

pelabuhan batubara
BERPOLEMIK: Situasi di lokasi pembangunan pelabuhan batu bara di kawasan Desa Luwuk Bunter yang diprotes warga sekitar.

SAMPIT, radarsampit.com – Investasi berupa pembangunan pelabuhan batu bara di kawasan Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, terkesan dijalankan ugal-ugalan. Meski izinnya belum lengkap (terbit), proyek sudah dikerjakan hingga akhirnya menuai persoalan. Klaim perusahaan telah melakukan sosialisasi juga langsung dibantah warga.

Warga sekitar areal rencana pembangunan pelabuhan batu bara milik PT Sumber Energy Alam Lestari (SEAL) tersebut mengaku baru mengetahui adanya pembangunan setelah ada pembebasan lahan milik warga. Warga sebelumnya protes, karena aktivitas perusahaan dinilai mengganggu warga sekitar.

Bacaan Lainnya

”Setahu saya itu belum pernah ada jadwal sosialisasi kepada warga. Kalau ada sosialisasi sebelumnya, warga tidak pernah diundang,” kata Suparjo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Luwuk Bunter, Jumat (3/5/2024).

Dia menuturkan, saat ini pemerintah desa belum bersikap terkait pembangunan pelabuhan batu bara itu. Apalagi lokasi pembangunan bisa dikategorikan masuk dalam permukiman warga yang rumahnya hanya berjarak puluhan meter dari lokasi pelabuhan.

Baca Juga :  Rp 10,55 Miliar BLT BBM Kotim Mulai Disalurkan

Suparjo mendorong pemerintah desa segera melakukan rapat internal desa. Setidaknya mendengarkan aspirasi dan keluhan warga.

Kepala Desa Luwuk Bunter Kurnain juga menegaskan perusahaan belum ada melakukan sosialisasi. Namun, dia membenarkan memang ada rencana terkait ritual adat. Acara itu terpaksa ditunda karena pihaknya mendapat informasi lantaran manajemen pusat perusahaan belum mencairkan anggaran kegiatan.

”Sosialisasi itu hanya rencana bersamaan dengan acara ritual adat. Kapan itu dilaksanakan, belum ada kepastian lagi,” kata dia.

Kurnain menambahkan, terkait aktivitas di lapangan, pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak, karena pihaknya tak berwenang menghentikan. Dia memahami warga sekitar yang mulai protes seiring munculnya debu dari aktivitas pembangunan pelabuhan.

”Saat ini memang ada berjalan proses pengerasan jalan hingga timbunan pelabuhan dengan batu bara,” katanya.

Pemerintah desa, lanjutnya, hanya sebatas melakukan pengukuran terhadap lahan yang digunakan untuk kesesuaian tata ruang di wilayah itu. Memang kondisinya sangat dekat dengan wilayah permukiman penduduk, sehingga kekhawatiran terhadap dampak ketika pelabuhan operasional sangat wajar.



Pos terkait