Warga Buat Surat Terbuka, Berharap Wajib PCR Ditinjau Ulang  

Berharap Wajib PCR Ditinjau Ulang  
DIJAGA KETAT: Wilayah perbatasan Kalteng-Kalbar di Kabupaten Lamandau akan dijaga ketat untuk mengantisipasi masuknya pelaku perjalanan dari luar daerah terkait penerapan wajib tes Covid-19.(RIA/RADAR SAMPIT)

NANGA BULIK – Pintu perbatasan masuk wilayah Kalimantan Tengah diperketat untuk mengantisipasi masuknya pemudik maupun masuknya pelaku perjalanan dari luar Kalteng. Hal itu sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Kalteng tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Kalteng dalam Masa Pandemi Covid-19.

Perbatasan yang dijaga ketat terutama wilayah Lamandau, yang berbatasan dengan Kalimantan Barat. Pos pemantauan arus mudik didirikan di wilayah Kecamatan Delang, tepatnya di depan Puskesmas Kudangan.

Bacaan Lainnya

”Pemberhentian kendaraan dan pemeriksaan dokumen wajib dilaksanakan sesuai aturan berlaku,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamandau Edison Dewel, Jumat (23/4).

Dinas Kesehatan Lamandau akan menyediakan pemeriksaan swab antigen di Puskesmas Kudangan bagi pelaku perjalanan dengan biaya dibebankan pada orang yang diperiksa. ”Pelaksanaan kegiatan ini harus benar-benar dilaksanakan 1 x 24 jam secara ketat agar maksimal,” kata kepala Dinas Perhubungan Lamandau Atie Dieni.

Baca Juga :  Peringatan Penting Gubernur Kalteng untuk Bupati/Wali Kota

Mengingat perbatasan Kudangan cukup jauh dari kota terdekat, maka ada toleransi terhadap pelaku perjalanan bagi yang belum ada surat keterangan sehat dan bebas virus Covid-19, dengan disiapkannya pemeriksaan antigen. Karena itu, untuk mempermudah pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kesehatan tersebut, pos terpadu dibangun di depan puskesmas.

”Apabila dokumen tidak lengkap, pelaku perjalanan selama tanggal 6 – 17 Mei 2021, wajib balik arah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan,” katanya.

Surat Terbuka

Sementara itu, SE Gubernur Kalteng terkait wajib PCR tersebut menuai beragam respons publik. Bahkan, warga membuat surat terbuka untuk Gubernur Kalteng Sugianto Sabran terkait kebijakan itu. Surat tersebut dibuat Suhud Mas’ud.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *