PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memastikan pihaknya melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyimpangan dana dalam usaha kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Penyelidikan itu dilakukan langsung oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalteng.
Meskipun belum ada penetapan tersangka dan menaksir berapa kerugian negara dalam dugaan tindak pidana itu, aparat memastikan sejumlah orang telah dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dugaan-dugaan tindak pidana korupsi.
“Polda Kalteng melalui Krimsus telah melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait dugaan-dugaan pidana. Itu jadi komitmen kami dalam pemberantasan korupsi di Kalimantan Tengah,” ungkap Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji kepada Radar Sampit, Senin (16/6).
Juru bicara Polda Kalteng ini menyatakan, penanganan kasus pelabuhan masih dalam tahap penyelidikan. ”Saya sampaikan apa yang terjadi masih penyelidikan, dan pemeriksaan hingga proses sesuai aturan, kita tunggu terkait perkembangan hal tersebut,” ungkapnya.
Ditanya terkait modus penyimpangan, Erlan belum bisa memberikan secara rinci lantaran penyelidikan terkait dugaan korupsi membutuhkan waktu lama dan barang bukti, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku.
”Yang diperiksa masih belum bisa dirinci. Sebab dalam proses penyelidikan dan beberapa yang diperiksa oleh tim krimsus,” ungkapnya.
”Kami membidik dugaan korupsi itu,” tambahnya.
Erlan mengatakan, dugaan pelanggaran maupun penyelewengan dana negara akan terus dipantau. Aparat meminta para pihak tidak melakukan pelanggaran, terlebih tindak pidana korupsi. ”Intinya penegakan hukum akan diberlakukan,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada langkah penindakan semata. Penindakan harus berjalan seiring strategi pencegahan yang sistematis, terstruktur, dan menyentuh akar permasalahan.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Kalteng kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menilai bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak dini, melalui edukasi, pengawasan internal yang ketat, serta penerapan sistem digital yang meminimalkan celah penyimpangan.
“Kita ingin membangun pemerintahan yang jujur, yang tidak hanya bebas dari praktik korupsi, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” tegas Agustiar.
Gubernur juga secara konsisten mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang mengedepankan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan.
Tidak hanya itu, Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang,” tegasnya. (daq/sla)
